Mataram, 6/7 (ANTARA) - Ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin, menuntut distribusi bahan bakar minyak tanah (BBMT) untuk omprongan (pemanasan) tembakau Virginia dilakukan secara adil sehingga tidak merugikan petani.
Perwakilan ratusan petani tembakau Virginia dari Pulau Lombok itu diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) NTB, H. Muhammad Nur didampingi Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. H. Lalu Mawarir Haikal.
Muhammad Nur minta para petani bersabar karena pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan tersebut kepada gubernur untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.
Ia mengatakan, daftar nama petani yang berhak menerima BBMT omprongan tembakau tersebut berasal dari pemerintah kabupaten, karena yang memiliki kewenangan untuk mendatanya adalah kabupaten dan kota.
Sejumlah perwakilan petani sempat memaksa Muhammad Nur dan Lalu Mawarir Haikal menemui para petani yang menggelar aksi unjuk rasa untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terkait persoalan BBMT omprongan tembakau. Namun permintaan itu ditolak kedua pejabat tersebut.
Para petani yang menggelar aksi unjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan mereka bergabung dengan ratusan petani lainnya yang juga berunjuk rasa di kantor PT. Migas Mitra Tani (agen BBMT untuk omprongan tembakau).
Para petani tersebut juga berjanji akan datang lagi menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Gubernur NTB, Tuan Guru Haji (TGH) M. Zainul Majdi.
Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Lombok, Ahmad Syarif Husen mengatakan, jumlah oven tembakau Virginia di Lombok mendapai 13.509 unit, sekitar 50 persen di antaranya telah dimodifikasi dan bisa menggunakan bahan bakar batu bara.
Namun yang menjadi persoalan sekarang justru ada petani yang ovennya telah dimodifikasi tetap mendapatkan BBMT, sementara petani seharusnya mendapatkan minyak tanah karena oven belum dimodifikasi justru tidak kebagian.
Menurut Syarif, munculnya persoalan dalam distribusi BBMT tersebut akibat pembagian minyak tanah saat ini masih menggunakan kartu kendali (kartu untuk mendapatkan minyak tanah) yang lama, bukan hasil pendataan baru seperti yang disampaikan ke BPH Migas.
"Karena itu kami menuntut agar dibuat kartu kendali baru agar yang mendapatkan BBMT hanya petani yang ovennya belum dimodifikasi. Kami juga minta agar ditinjau kembali kebijakan agen tunggal PT Migas Mitra Tani, karena jika hanya satu agen akan menimbulkan masalah," katanya.
Ia mengatakan, bulan Juli dan Agustus 2009 merupakan musim panen raya tembakau Virginia di NTB, dan petani membutuhkan BBMT cukup banyak mencapai 4.000 liter/oven untuk sekali musim panen. (*)