Mataram (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pasar keuangan rakyat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagai upaya meningkatkan inklusifitas dan literasi keuangan masyarakat.
Kepala OJK Nusa Tenggara Barat Rudi Sulistyo mengatakan acara itu sebagai puncak bulan inklusi keuangan yang dilakukan bersama Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
"Kenapa inklusi dan literasi keuangan perlu ditingkatkan? karena itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Inklusi keuangan adalah suatu kunci. Inklusi itu memberikan akses," ujarnya di Lombok Timur, Jumat.
Pasar keuangan rakyat itu berlangsung sejak 18 sampai 20 Oktober 2024. Kegiatan itu disandingkan dengan pertemuan bisnis, edukasi, berbagai lomba, dan panggung hiburan.
Dalam acara itu pula ada pemberian penghargaan Desa Cakap Keuangan kepada perangkat desa, peluncuran ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah (EPIKS), hingga berbagai gelar wicara maupun pelatihan UMKM.
Baca juga: OJK sebut Tim Likuidasi TaniFund terbentuk
Rudi menuturkan pihaknya memberi akses kepada pengusaha lokal di Lombok Timur untuk bertemu dengan FKIJK. Mereka bisa buka rekening dan ikut asuransi, menjadi nasabah Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PMN), dan sebagainya.
Akses yang semakin banyak diharapkan bisa membuat masyarakat memahami keuangan secara detail dan menyeluruh agar masyarakat tidak lagi tertipu dengan berbagai iming-iming terkait keuangan.
"Harapan kami bisa berkontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat secara umum," kata Rudi.
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan indeks literasi keuangan masyarakat Nusa Tenggara Barat sebesar 65,45 persen. Pada 2023, angka itu merupakan tertinggi kedua secara nasional atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 49,68 persen.
Adapun tingkat inklusi keuangan di Nusa Tenggara Barat bertengger pada angka 82,34 persen yang berada di bawa rata-rata nasional sebesar 85,10 persen.
Baca juga: OJK tingkatkan literasi keuangan syariah
Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tingkat inklusi dan literasi keuangan di Nusa Tenggara Barat meningkatkan dari waktu ke waktu.
Penjabat Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengapresiasi upaya Otoritas Keuangan dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat maupun pengusaha lokal di Lombok Timur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha yang membentuk Produk Domestik Regional Terbesar (PDRB) Lombok Timur pada tahun 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan angka mencapai 27,02 persen.
Meski lapangan usaha itu dominan dalam PDRB Lombok Timur, namun pengusaha bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengakses lembaga perbankan hanya 15 persen.
"Dari 15 persen ke 20-27 persen saja pelaku sektor pertanian itu mendapatkan akses perbankan, saya bisa bayangkan pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur menjadi luar biasa," pungkas Taofik.
Baca juga: OJK tingkatkan literasi dan inklusi keuangan
