Mataram (Antaranews NTB) - DPRD Nusa Tenggara Barat menagih janji pemerintah pusat untuk segera mempercepat penuntasan sejumlah program utama dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di provinsi itu.
"Kasihan masyarakat yang rumahnya rusak. Kami meminta pemerintah lebih cepat bisa memberikan bantuan kepada warga, polanya mungkin supaya lebih terintegrasi dan lebih cepat intinya," kata Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi di Mataram, Rabu.
Ia menilai, sejak tiga bulan pascagempa yang mengguncang NTB pada Juli hingga Agustus 2018, proses?rekontruksi dan rehabilitasi terlihat tidak berjalan maksimal. Bahkan, cenderung lambat. Padahal, saat ini warga masih membutuhkan banyak bantuan di tengah kondisi hujan.
"Inilah yang menjadi kegelisahan kami disini. Banyak di antara warga yang belum bisa mendapatkan bantuan yang layak serta memiliki rumah, apalagi di tengah hujan seperti ini," ucapnya.
Untuk itu, menurut Hadi, persoalan mekanisme administrasi yang selama ini menjadi ganjalan sebaiknya disederhanakan lagi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat.
"Kami sangat berharap dari APBD, APBN, dan bantuan pusat tetap jadi perhatian dan sasaran dari pembangunan. Fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, kantor (yang rusak) juga menjadi bagian yang harus diperhatikan sesuai dengan kewenangan," ungkap Ketua DPW PKS NTB itu.
Hadi menjelaskan, lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama ini karena persoalan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja.
"Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan, kalau langka akan jadi mahal, kami harap itu dijamin pemerintah agar harga bahan bangunan terjangkau," tegas Hadi.
Karena itu, Hadi meminta pemerintah tetap mengedepankan kualitas dari tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar kualitas bangunan tetap terjaga.
"Harus tetap ada pendampingan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah bisa belajar dari model bangunan semi permanen yang dibuat lembaga kemanusiaan. Meski tidak terlalu mewah, namun warga merasa nyaman tinggal dan tidak khawatir.
Meski demikian, ia mengapresiasi model bangunan yang tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha).
"Memulihkan pascagempa butuh waktu yg agak lama, psikologi dan trauma butuh segera disadarkan dan kembali bekerja," tukasnya.
Selain itu, Hadi juga menyoroti dana bantuan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat belum juga terealisasi hingga kini.
"Segera diwujudkan karena bagian dari janji, pemerintah harus segera mewujudkan. Masih belum kita lihat (jadup), belum ada wujud bantuan itu belum kita dengar," tandas Abdul Hadi.
DPRD tagih janji percepatan rekontruksi gempa NTB
Seorang ibu memberi susu bayinya dekat bangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) miliknya di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB, Jumat (5/10). Guna meringankan beban korban gempa di Lombok Tengah pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa pihak MDMC bersama para donatur dan relawan membangun rumah hunian tetap senilai Rp.23 juta berbahan campuran semen, kapur, pasir, kayu dan besi seluas 8 x 8 meter berbentuk rumah keong yang tahan gempa hingga 10 SR. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc/18.
