Jakarta (ANTARA) -
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap untuk mendampingi pemerintah daerah (pemda) guna membenahi perencanaan anggaran dalam APBD, sehingga kebermanfaatan bisa 100 persen dirasakan oleh masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membeberkan, lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan efisien dalam rangka mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami siap kalau teman-teman di Pemda yang mau membenahi perencanaan anggaran, sehingga benar-benar 100 persen anggaran APBD-nya itu bisa bermanfaat, bisa efektif, bisa efisien. Paling tidak 80 persen saja, itu pasti lain pertumbuhannya," kata Yusuf Ateh saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: Polisi pastikan penyidikan korupsi masker COVID-19 di NTB berjalan
Lebih lanjut dia membeberkan, saat ini masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan nasional dan utamanya disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang efektif dan efisien.
Oleh karena itu, penyelesaian isu pada tiga area harus menjadi prioritas pembenahan guna memastikan keberhasilan pembangunan di daerah. Tiga prioritas yang dimaksud yakni perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian kecurangan.
Yusuf Ateh menambahkan, masih terdapat peluang besar dalam memperbaiki ruang fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor potensial. BPKP siap membantu pemda melakukan pembenahan dan perencanaan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih efektif, efisien, serta berdampak signifikan pada pembangunan daerah.
Baca juga: Polisi periksa pelaku UMKM terkait korupsi masker COVID-19 di Sumbawa
"Kami di BPKP ini tinggal maunya semua saja untuk komitmen. Kami, teman-teman di daerah juga tahu, semua perwakilan BPKP selalu siap bapak/ibu datangi, minta bantuan, kami siap memberi atensi, mendampingi, membenahi kalau mau perencanaan anggaran," ujar dia.
Saat menjadi pembicara, Yusuf Ateh memaparkan materi terkait "Inefisiensi Anggaran dan Kebocoran Anggaran Pusat dan Daerah".
Ia juga menyampaikan kesiapan BPKP dalam mendukung penguatan program antikorupsi di daerah untuk mencegah berbagai modus kecurangan yang sering muncul, seperti suap, gratifikasi, dan manipulasi laporan keuangan.
