DPRD hapus anggaran BPPD NTB di APBD

Mataram (Antaranews NTB) - DPRD Nusa Tenggara Barat menghapus anggaran hibah untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Kita sudah sepakat TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk meniadakan dan menghapus anggaran BPPD di APBD NTB 2019," kata anggota Banggar DPRD NTB Ruslan Turmuzi seusai Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa.

Ia menyebutkan, ada tiga alasan krusial sehingga akhirnya anggaran untuk BPPD 2019 ditiadakan. Di antaranya, kisruh kepengurusan di BPPD, tidak jelasnya status Ketua BPPD yang dijabat Fauzan Zakaria, karena yang bersangkutan menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.

"Tidak mungkin kita memberikan anggaran hibah setiap tahun kepada BPPD yang jumlahnya mencapai Rp6 miliar kalau tidak ada terobosan. Apalagi BPPD ini sifatnya lembaga yang mandiri, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang tidak mengharuskan mendapat alokasi dana di APBD," tegasnya.

Menurut politisi dari Dapil Lombok Tengah ini, kalau pun BPPD itu dibentuk untuk promosi, sudah ada tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang yang akan melakukan itu, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB.

"Kita sudah miliki Dinas Pariwisata yang tugasnya melakukan promosi. Kalau BPPD mau promosi, silahkan mereka melakukan secara mandiri, seperti yang sudah dilakukan BPPD lain, contohnya Bali," cetus Ruslan yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB. 

Karena itu, Ruslan berharap dengan dihapusnya dana di tubuh BPPD, lembaga itu bisa berbenah dan mengakhiri semua kekisruhan kepengurusan. Karena, bagaimana pun saat ini pariwisata NTB tengah menghadapi kesulitan pascabencana gempa bumi yang terjadi pada akhir Juli hingga Agustus 2018.

"Yang jelas keputusan kita untuk menghapus anggaran BPPD ini sudah final," katanya.