Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan tiga seksi jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dikenakan tarif ketika akan difungsionalkan pada tahun 2025.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Wilan Oktavian mengatakan bahwa pembangunan tiga seksi Tol IKN tersebut masih berlangsung.
"Yang kita targetkan fungsional itu adalah seksi 3A,3B, dan 5A pada Mei 2025, targetnya ya tapi belum selesai. Fungsional itu belum bertarif, karena untuk Tol IKN kita belum mengetahui bagaimana ketentuan tarifnya nanti," ujar Wilan di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis.
Dirinya juga belum mengetahui terkait soal pengelolaan Tol IKN tersebut, mengingat hal tersebut masih dalam pembahasan.
Adapun pembangunan Tol IKN untuk seksi 6A dan 6B masih dilanjutkan pada tahun depan.
Baca juga: Ombudsman mendorong penyesuaian peraturan pelaksana UU IKN
Sebagai informasi, jaringan jalan Tol Akses IKN menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang.
Untuk tahap 1, pembangunan Jalan Tol IKN saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km, kemudian Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
Baca juga: Jakarta masih berstatus ibu kota, bagaimana dengan IKN?
Kehadiran jalan Tol Akses IKN dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan antara Nusantara dan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Jalan tol IKN ini dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.
Berita Terkait
Eks Sekretaris BUMN Said Didu tolak jalur musyawarah dengan Apdesi
Kamis, 21 November 2024 12:41
Italia menutup sementara kedutaannya di Kiev karena ancaman keamanan
Kamis, 21 November 2024 8:45
Komisi VII DPR : Minta penghapusan DAK pariwisata ditimbang lagi
Kamis, 21 November 2024 8:09
FFI adalah bentuk pengakuan dan kerja keras insan perfilman
Kamis, 21 November 2024 5:24
Kementerian PPMI membantu kembalikan dokumen penting milik Mila
Kamis, 21 November 2024 5:18
Kemendagri membuka peluang Pj. Gubernur Bali beri sanksi Camat Kubu
Rabu, 20 November 2024 18:43
KPK dan Kemenag membahas penguatan pendidikan antikorupsi
Rabu, 20 November 2024 5:25
Mengoptimalkan usia produktif kunci sambut bonus demografi
Rabu, 20 November 2024 4:49