Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Gerakan Non-Blok yang diprakarsai pemerintah Indonesia sejak pasca perang dunia II merupakan tradisi yang harus dijaga setiap pemerintahan presiden.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu merespons terhadap munculnya dunia yang multipolar dan mementingkan kepentingan sendiri, sehingga menuntut sikap Indonesia yang tetap konsisten untuk tidak memihak atau non-blok.
"Indonesia secara tradisional selalu bersikap non-blok. Bahkan, kita adalah pendiri Gerakan Non-Blok bersama India, Mesir, dan Yugoslavia saat itu. Tradisi ini harus terus dijaga oleh setiap pemerintahan Indonesia. Jika tidak, kita akan kehilangan dukungan rakyat," kata Presiden saat menjadi pembicara dalam Antalya Diplomacy Forum (ADF), Turki, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.
Prabowo menjelaskan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin terlibat dalam suatu aliansi atau blok negara mana pun, apalagi blok militer.
Menurut Presiden, Indonesia menganut Gerakan Non-Blok, karena bukan hanya sebagai pendiri gerakan tersebut, tetapi juga menjadi tradisi berdiplomasi yang dipegang teguh.
Di depan peserta forum dari berbagai pemimpin dunia, Presiden Prabowo pun mengenalkan falsafah yang ia pegang sejak masa kampanye Pemilihan Presiden.
"Falsafah saya yang saya umumkan sejak awal kampanye adalah filosofi kuno dari Asia, yang sudah diwariskan turun temurun: 'Seribu teman masih terlalu sedikit, dan satu musuh terlalu banyak'," kata Prabowo.
Baca juga: Tradisi Gerakan Non-Blok RI harus dijaga tiap pemerintahan
Menurut Prabowo, kalimat tersebut terdengar sangat jelas dan sederhana, namun sulit untuk diwujudkan. Di sisi lain, diplomasi Non-Blok memang logis diterapkan, terutama di kawasan Asia Tenggara.
Adapun Antalya Diplomacy Forum merupakan agenda tahunan di Turki yang dibuka langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Baca juga: Presiden Prabowo usulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB
Presiden Erdogan memberikan sambutan pembuka di hadapan sejumlah pemimpin negara, dan pejabat tinggi negara-negara dari berbagai kawasan.
ADF 2025 mengangkat tema "Diplomasi sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Dunia yang Semakin Terbelah".
