Lombok Tengah (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menegaskan bahwa menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang oleh ahli gizi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan variasi yang disesuaikan dengan pedoman gizi nasional dan karakteristik penerima manfaat.
"Program MBG menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul di tengah tantangan perkembangan teknologi yang semakin cepat," kata Muazzim dalam sosialisasi program MBG di Yayasan Perguruan Mi'rajussibyan NWDI Selanglet, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di hadapan 300 orang peserta sosialisasi, Muazzim mengatakan pemerintah berkomitmen mengatur pemenuhan gizi seluruh warga negara, khususnya generasi penerus bangsa, agar tumbuh sehat dan cerdas.
Pemerintah membentuk program MBG dan berkomitmen terhadap pentingnya kesehatan dan asupan gizi bagi masyarakat. Komitmen ini adalah sebagai langkah nyata DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.
Baca juga: BGN dan DPR edukasi warga Mataram terkait program makan bergizi gratis
Namun, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme Program MBG yang menyasar ke berbagai kelompok mulai dari anak usia sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ibu hamil dan menyusui, hingga balita.
"Banyak yang belum memahami karena masih berada di tahap awal program dan memerlukan waktu dan proses dalam penyiapan berbagai aspek pendukungnya," ujar Muazzim.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesempatan terbuka luas bagi masyarakat untuk bermitra dan bersinergi bersama Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan program MBG.
Muazzim menyebutkan diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta penerima manfaat di NTB. Untuk itu, Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 orang penerima dengan standar bangunan dan operasional sesuai ketentuan BGN.
"Setiap dapur juga menyerap sekitar 47 hingga 50 tenaga kerja, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, sebagai pemasok bahan pangan," ucapnya.
Baca juga: DPR dan BGN sosialisasikan program MBG di Yayasan Ar Rahmah Lombok
Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan mengenai skema kemitraan serta prosedur singkat dalam pembangunan dapur MBG atau SPPG.
"Program MBG terbuka bagi kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pihak swasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial," katanya.
Ia menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain lahan minimal 600 meter persegi, bangunan dapur minimal 300 meter persegi, tenaga kerja sebanyak 47 orang yang dapat direkrut dari masyarakat sekitar, serta peralatan dan transportasi sesuai standar BGN.
Baca juga: Anggota DPR RI dorong warga Lombok Tengah tangkap peluang ekonomi program MBG
Untuk menu makanan akan ditentukan oleh ahli gizi masing-masing dapur, mengacu pada pedoman gizi nasional. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id
"Dapur MBG menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan melibatkan warga sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, perputaran uang di daerah akan meningkat melalui aktivitas produksi dan distribusi kebutuhan dapur, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi masyarakat," ucapnya.
Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian sebanyak 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 89 juta orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA.
Baca juga: NTB berpeluang jadi motor penggerak keberhasilan MBG
