Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan verifikasi data usulan penerimaan jaminan hidup (Jadup) tahap kedua bagi warga yang terdampak gempa bumi Agustus 2018.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Selasa, mengatakan, jumlah data yang disiapkan untuk tahap kedua sekitar 11 ribu kepala keluarga atau sekitar 20 ribu jiwa.
"Data tersebut saat ini masih kami verifikasi terus untuk menghindari adanya data ganda, pindah dan meninggal," ujarnya.
Dikatakan, proses verifikasi data usulan penerima jadup tahap kedua ini tidak ada target, akan tetapi data tersebut harus segera diserahkan ke BNI 46 selaku mitra pemerintah untuk pencairan jadup setelah sasaran tahap pertama dicairkan.
"Begitu penerima tahap pertama dicairkan, maka data tahap kedua harus segera diserahkan ke BNI untuk proses pembuatan buku tabungan karena jadup dicairkan secara nontunai melalui rekening tabungan masing-masing sasaran," katanya.
Sementara menyinggung tentang pencairan Jadup tahap pertama, Asnayati mengatakan, sampai saat ini masih menunggu jadwal dari Kementerian Sosial, karena akan diserahkan secara simbolis dari pihak Kementerian Sosial, bersamaan dengan bantuan serupa untuk di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
"Untuk proses pendataan dan penyerahan buku tabungan sasaran tahap pertama sudah tuntas, tinggal menunggu jadwal pencairan," katanya.
Jumlah sasaran jadup tahap pertama tercatat sebanyak 2.010 KK, bantuan jadup yang akan diberikan kepada masing-masing jiwa yang menjadi korban gempa bumi di Mataram, sebesar Rp600 ribu, sehingga total bantuan yang akan dicairkan untuk jadup tahap pertama ini sekitar Rp4,5 miliar lebih.
"Untuk 2.010 KK ini sudah tidak ada masalah, tinggal tunggu proses pencairan saja karena anggarannya sudah siap," katanya lagi.
Berita Terkait
Usulan Kapolri jadi saksi di MK tergantung kebutuhan hakim
Selasa, 2 April 2024 20:17
Lapas Lombok Barat usulkan 934 narapidana terima remisi Idul Fitri
Selasa, 2 April 2024 14:32
Usulan CPNS di Mataram berkurang sembilan formasi
Senin, 25 Maret 2024 14:13
NasDem evaluasi usulan hak angket Pemilu
Kamis, 21 Maret 2024 6:24
Pemkot Bima usulkan rekrutmen 829 ASN dan P3K ke Kemenpan-RB
Minggu, 17 Maret 2024 23:13
Usulan kesepakatan gencatan senjata di Gaza "realistis"
Minggu, 17 Maret 2024 16:54
Mahfud Md enggan komentari hak angket Pemilu 2024 usulan Ganjar
Jumat, 23 Februari 2024 8:10
Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu 2024
Kamis, 22 Februari 2024 14:42