Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meminta agar Kementerian Sosial (Kemensos) segera mencairkan bantuan dana jaminan hidup (jadup) yang menjadi hak warga korban gempa bumi pada 2018.
"Insya Allah Bapak Bupati tetap berikhtiar, mudahan jadup tetap diproses oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Kabupaten Lombok Utara, Faisol, di Lombok Utara, Kamis.
Ia menjelaskan bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.
Bantuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permenso) Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.
"Pemerintah Provinsi NTB memperpanjang masa transisi tanggap darurat sampai dengan Desember 2020," ujarnya.
Ia mengatakan meskipun masa transisi tanggap darurat belum berakhir, Kemensos sudah pernah memberikan bantuan jadup kepada korban gempa di beberapa kabupaten/kota di Pulau Lombok, namun tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara. Nilai bantuan jadup tahap pertama tersebut sebesar Rp14 miliar.
Kebijakan tersebut dipertanyakan langsung oleh Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, ke pemerintah pusat karena korban gempa bumi di daerahnya belum ada satu pun yang mendapatkan haknya.
"Bapak Bupati pernah menanyakan kenapa tahap satu sudah turun sedangkan masa transisi darurat belum dicabut. Tapi nanti jika ada kabar terbaru akan disampaikan oleh Bapak Bupati," ujarnya.
Abdul Khair Saliadi, salah seorang warga korban gempa bumi di Desa Selengen, Kabupaten Lombok Utara, juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah yang akan memberikan bantuan uang jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per jiwa per hari.
Janji pemerintah tersebut juga pernah disampaikan kepada salah seorang anggota DPR dari daerah pemilihan NTB yang berkunjung ke desanya untuk melihat langsung kondisi warga setelah satu tahun gempa bumi.
"Kami berharap agar wakil rakyat yang berkantor di Jakarta menyampaikan ke pemerintah pusat agar segera merealisasikan janjinya. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan," tutur Abdul yang ditemui beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
DPRD Lombok Utara setujui tiga ranperda tingkatkan pelayanan masyarakat
Selasa, 10 Desember 2024 18:40
Berikut Calon Bupati/Wali Kota di NTB menang Pilkada 2024
Rabu, 4 Desember 2024 21:35
Najmul-Kus menang Pilkada Lombok Utara hasil rekapitulasi KPU
Rabu, 4 Desember 2024 12:22
Penyaluran logistik Pilkada Lombok Utara 2024 tuntas
Selasa, 26 November 2024 15:31
Lombok Utara percepat penurunan stunting
Kamis, 21 November 2024 15:24
Lombok Utara perkuat ketahanan pangan
Rabu, 20 November 2024 20:22
KPU tingkatkan kesiapan pencoblosan Pilkada Lombok Utara 2024
Sabtu, 16 November 2024 17:51
Satpol PP razia rokok ilegal di Gili Trawangan Lombok Utara
Kamis, 14 November 2024 17:52