Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dislutkan NTB) mendorong literasi keuangan kepada masyarakat pesisir agar mereka dapat mengatur keuangan secara mandiri dan tidak terjebak dengan kemiskinan.
Kepala Dislutkan NTB Muslimin mengungkapkan masyarakat pesisir sering membelanjakan uang hasil tangkapan ikan yang melimpah untuk membeli barang-barang elektronik, sepeda motor, bahkan menyimpan di bawah kasur.
"Saat musim angin barat, barang-barang itu hilang dijual dengan harga murah. Mereka butuh literasi keuangan agar bisa membuat keputusan keuangan yang bijak," ujarnya di Mataram, Selasa.
Muslim menuturkan fenomena kemiskinan yang marak terjadi di daerah pesisir bukan akibat keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya pendapatan, melainkan menempatkan uang untuk membeli barang-barang tidak produktif.
Baca juga: Indeks literasi keuangan NTB peringkat kedua di Indonesia
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB berkomitmen untuk terus melakukan literasi keuangan secara terpadu dengan Bank Indonesia, Dinas Koperasi, dan lembaga finansial lainnya agar masyarakat pesisir terampil mengelola keuangan secara mandiri.
Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa serta 401 pulau-pulau kecil.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah desa dan kelurahan di Nus yang langsung berbatasan dengan laut sebanyak 292 desa/kelurahan atau sekitar 25 persen dari total 1.166 desa dan kelurahan.
Baca juga: Pj Gubernur berharap OJK ciptakan ekosistem keuangan kondusif di NTB
Daerah dengan jumlah desa paling banyak berada di tepi laut adalah Kabupaten Bima sebanyak 68 desa, Kabupaten Sumbawa 63 desa, dan Kabupaten Lombok Timur ada 44 desa.
Pada September 2024, angka kemiskinan mencapai 11,91 persen atau setara 658,60 ribu orang. Jumlah penduduk miskin turun 1 persen atau sekitar 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 yang saat itu masih mencapai 709,01 ribu orang.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025-2029 menetapkan target tingkat kemiskinan berada dalam rentang 11,68 sampai 12,18 persen pada 2025. Kemudian, jumlah kemiskinan diharapkan menyentuh angka 9,40 sampai 9,90 persen pada 2029.
Baca juga: Gubernur NTB minta literasi keuangan masyarakat untuk ditingkatkan
Baca juga: OJK memperkuat BUMD dan akses keuangan masyarakat Sumbawa Barat
Baca juga: LPS mendukung masyarakat pulau terluar memahami pengelolaan keuangan
