"Maraknya digitalisasi perlu direspons oleh perbankan dan pemangku kebijakan," ujar Perry saat membuka Seminar "Maintaining Stabillity, Strengthening Momentum Of Growth Amidst High Uncertainty In Digital Era" di Bali, Kamis.
Gubernur BI menjelaskan saat ini banyak industri teknologi berbasis finansial yang mulai menggantikan peran perbankan dengan memberikan pelayanan mobilisasi dana maupun pembiayaan kepada masyarakat.
Untuk menghadapi kondisi ini, tambah dia, bauran kebijakan sangat diperlukan dalam bidang moneter maupun makroprudensial untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.
Baca juga: BI : Akibat perang dagang emas makin diburu investor
Selain itu, bauran kebijakan diperlukan antara bank sentral dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi agar pelaku ekonomi dapat mengenali kebijakan yang dirumuskan.
Perry menambahkan bauran tersebut telah didukung oleh visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dirumuskan bank sentral untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional.
"Ini merupakan salah satu respons agar Fintech dikaitkan dengan digitalisasi perbankan supaya tidak terjadi perbankan maya dan mendorong inovasi," ujarnya
Perry mengatakan upaya mengatasi era digitalisasi ikut membutuhkan inovasi yang seimbang agar muncul stabilitas yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Inovasi ini harus didorong, tapi harus seimbang antara inovasi dengan stabilitas, terutama dalam perlindungan konsumen, risiko siber dan untuk mendorong kegiatan usaha berkembang," ujar Gubernur BI.
