Mataram, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiagakan 160 ton beras tanggap darurat untuk penanganan dampak bencana banjir atau bencana alam lainnya yang mungkin saja terjadi ketika mencuat cuaca ekstrim.
"Kami siagakan beras tanggap darurat terkait cuaca ekstrim yang ditandai dengan guyuran hujan deras yang memicu terjadinya banjir di berbagai lokasi, termasuk di sebagian Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Nusa Tenggara Barat (NTB), Bachrudin, di Mataram (21/9).
Sejak sepekan terakhir ini, sebagian wilayah Pulau Lombok dilanda cuaca ekstrim berupa guyuran hujan deras disertai terpaan angin kencang.
Genangan air yang merendam puluhan rumah di lokasi tertentu di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, termasuk kawasan wisata Senggigi yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Kota dan Kabupaten Lombok Barat belum mengajukan usulan penambahan jatah beras tanggap darurat, namun Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil tetap menyiagakan beras tanggap darurat dalam jumlah memadai.
Bachrudin mengatakan, saat ini beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog NTB mencapai 160 ton.
Dinas sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota selalu didukung stok bantuan tanggap darurat untuk penanganan dampak bencana banjir dan bencana alam lainnya.
Jumlah bantuan tanggap darurat itu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara namun selalu berkelanjutan sepanjang tahun.
"Saya kira beras tanggap darurat yang tersedia relatif cukup jika mencuat bencana, bila stok digudang sudah berkurang banyak baru ajukan permintaan dukungan ke provinsi maupun pusat," ujarnya.
Menurut Bachrudin, setiap kabupaten/kota dijatahkan beras bantuan tanggap darurat sebanyak lima ton dan ditambah secara berkelanjutan jika stok itu kurang dari jumlah yang dijatahkan.
Demikian pula jumlah bantuan pangan lainnya seperti mie instan, minyak goreng dan "family kit" (peralatan dapur dan barang kebutuhan lainnya) yang dijatahkan untuk setiap kabupaten/kota secara berkala.
Karena itu, bantuan yang ada di masing-masing kabupaten/kota dioptimalkan dulu baru meminta dukungan provinsi dan pusat, karena akan menimbulkan pertanyaan jika stok di gudang habis padahal tidak ada bencana.(*)
