Pemprov NTB melaporkan rendahnya penyaluran bansos beras ke Kemensos

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melapor ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait rendahnya realisasi pentaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan terdampak pandemi COVID-19.

"Kami sudah bersurat ke Kemensos agar mendorong perusahaan transporter menyelesaikan tugasnya karena yang menunjuk rekanan itu Kemensos," kata Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial NTB, Hamzan Wadi, usai pelepasan pendistribusian bansos beras di Mataram, Kamis.

Ia menyebutkan jumlah bansos beras yang akan didistribusikan oleh rekanan tersebut sebanyak 15.129 ton selama tiga bulan, yakni Agustus, September dan Oktober. Namun realisasi penyaluran baru mencapai 15,7 persen per 23 September 2020.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah menerima bansos beras hingga sebanyak 51.182 kepala keluarga. Sementara yang belum menerima hingga 23 September 2020 sebanyak 288.406 KPM. Semuanya tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.

Pendistribusian beras yang hampir rampung hanya di dua daerah, yakni Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram. Sedangkan Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara baru dimulai pada Kamis ini.

Sementara KPM PKH di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, belum ada satu pun yang menerima bansos beras tersebut.

"Sebenarnya September 2020 sudah harus selesai penyaluran tahap pertama untuk bulan (Agustus-September). Tapi kondisi seperti ini, kemungkinan tidak bisa selesai untuk Pulau Lombok. Apalagi di Pulau Sumbawa, pendistribusian bisa sampai Desember, padahal target harus selesai Oktober," ujar Hamzan Wadi.

Terkait dengan ketersediaan beras, Hamzan Wadi mengatakan Perum Bulog Wilayah NTB sudah menyediakan stok sesuai kebutuhan. Baik di gudang Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa.

Pengawas proses pendistribusian, dalam hal ini pendamping PKH juga sudah siap untuk mengawal penyaluran hingga diterima langsung oleh KPM.

Namun, kata dia, proses distribusi oleh perusahaan transporter masih berjalan lambat. Hal itu disebabkan karena tenaga kerja dan unit kendaraan pengangkut yang dimiliki rekanan Kemensos tersebut masih terbatas.

"Mungkin tenaga kerja terbatas dan alat angkut juga menjadi kendala. Tapi kami terus mendorong rekanan itu agar segera menyelesaikan pendistribusian sesuai target yang ditetapkan," kata Hamzan Wadi.