Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Puluhan wartawan baik media cetak, elektronik dan online serta LSM Gempar NTB menggelar aksi demo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis (12/11) pukul 10.00 WITA.
Aksi itu terkait dengan kebebasan pers pasca tidak diberikannya wartawan meliput debat perdana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah di Hotel D Max beberapa waktu lalu.
"Sikap KPU ini telah belenggu kebebasan pers khususnya di Lombok Tengah," ujar Pembina Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT), Ahmad Said, dalam orasinya.
Ditegaskan, apa yang dilakukan oleh KPU Lombok Tengah tidak bisa dibenarkan, karena itu sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
"Itu debat terbuka, KPU seharusnya bisa memfasilitasi wartawan dalam mencari informasi untuk disajikan kepada masyarakat," ujarnya.
"KPU Lombok Tengah harus meminta maaf, karena mencederai kebebasan pers. Kedepan paling tidak ada perwakilan dari jurnalis dan layar lebar di luar debat," pungkasnya.
Hal yang sama dikatakan, Ketua KJLT, H Adi Supriadi mengatakan, bahwa apa yang dilakukan KPU itu telah melanggar kebebasan pers, karena tidak memberikan wartawan masuk untuk mencari berita dengan alasan Covid-19 atau lainnya.
"Kebijakan KPU itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang Pers," katanya.
Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar mengatakan, medeksak Ketua KPU Lombok Tengah supaya mundur dari jabatannya, karena tindakan yang tidak memberikan wartawan masuk dalam acara debat perdana Paslon Pilkada itu telah melukai kebebasan pers.
Berita Terkait
Sikap Prabowo larang pendukung demo sudah tepat
Sabtu, 20 April 2024 5:37
Tak dapat THR, Ratusan honorer di Lombok Timur demo depan kantor Bupati
Senin, 1 April 2024 19:43
2.094 personel gabungan amankan sidang MK
Senin, 1 April 2024 12:59
Polisi turunkan 400 personel sidang di Gedung MK
Selasa, 26 Maret 2024 18:03
Pendemo tolak hasil pemilu mulai berdatangan
Rabu, 20 Maret 2024 16:08
Amankan demo di KPU dan DPR/MPR RI, 3.055 diturunkan
Rabu, 20 Maret 2024 10:59
KPU nilai unjuk rasa menjelang penetapan pemilu hal biasa
Senin, 18 Maret 2024 18:25
Ribuan personel gabungan amankan demo terkait pemilu di gedung DPR/MPR
Jumat, 1 Maret 2024 14:35