Kemenag menyarankan calon haji lakukan vaksinasi COVID-19

Mataram (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyarankan semua jamaah calon haji di daerah itu melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan virus sekaligus antisipasi pemberangkatan haji tahun ini.

"Arahan vaksinasi COVID-19 bagi calon haji, sesuai dengan permintaan dari Kementerian Agama RI," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram M. Amin di Mataram, Rabu.

Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah tahun ini pemerintah akan mulai memberangkatkan jamaah haji atau tidak, sebab sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat.

"Surat resmi yang kita terima hanya sebatas menyarankan jamaah calon haji melakukan vaksinasi COVID-19, selebihnya belum ada," katanya.

Terkait dengan itu, untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat tersebut, Kemenag Kota Mataram bersiap melakukan sosialisasi dan memberikan surat edaran kepada jamaah calon haji agar segera melakukan vaksinasi COVID-19.

"Untuk jumlahnya sekitar 700 orang. Jamaah tersebut merupakan calon haji tahun 2020 yang keberangkatannya ditunda," katanya.

Terkait dengan teknis pemberian vaksin COVID-19 terhadap calon haji, akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat bersama dengan Dinas Kesehatan.

"Apakah vaksinasi dilakukan pada masing-masing fasilitas kesehatan terdekat dari domisili jamaah ataukah di kantor kami, sebab kami beserta jajaran juga belum divaksin COVID-19," katanya.

Menyingung tentang kepastian pemberangkatan jamaah haji tahun ini, pihaknya belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Kemungkinan bisa diberangkatkan dengan salah satu dari tiga opsi yang telah disiapkan pemerintah.

Tiga alternatif tersebut meliputi jamaah yang akan diberangkatkan 100 persen atau sesuai kuota per tahun, apabila kondisi perkembangan COVID-19 selesai dan vaksinasi tuntas, kedua jamaah yang akan diberangkatkan 50 persen, 40 persen atau bahkan 30 persen sesuai dengan ketentuan apabila sudah ada izin dari Pemerintah Arab Saudi, dan ketiga dilakukan penundaan lagi.

"Jadi, sekarang prinsipnya kita siap melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah dan menunggu kepastian pemberangkatan," katanya.