Tak kunjung terealisasi soal insentif, guru PAUD di Lotim tagih janji bupati

id SK Honda

Tak kunjung terealisasi soal insentif, guru PAUD di Lotim tagih janji bupati

Ratusan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lombok Timur yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lotim, Jumat (16/5) melakukan hearing ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim.

Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Ratusan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lombok Timur yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Lotim, Jumat (16/5) melakukan hearing ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim.

Guna menagih janji politik Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy, yakni, pemberian insentif maupun SK Honor Daerah kepada para guru PAUD.

Ketua HIMPAUDI Lotim, Usman di hadapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Ahmad Dewanto Hadi, Sekdis Dikbud, Asad, Kepala Bidang TK dan PAUD, Fajri dan ratusan guru PAUD dalam hearing di aula Dikbud Lotim mengungkapkan tujuan mereka datang hanya untuk menagih janji bupati.

"Kami datang hanya untuk menagih janji politik Bupati Lotim, terkait pemberian insentif bagi guru PAUD, karena janji tersebut, sudah tiga tahun berjalan belum ada realisasi hingga saat ini," ucap Usman.

Menurutnya, karena para guru PAUD ini memiliki andil besar dalam memenangkan paket Sukiman Azmy-Rumaksi (Sukma) dalam Pilkada, tetapi setelah naik menjadi bupati, justru janji yang telah diucapkan tak kunjung di penuhi.

Meski pihaknya telah beberapa kali menghadap bupati realisasi tidak ada realisasi hingga saat ini.

"Katanya ada 600 orang guru PAUD diberikan insentif, ketika kita minta data di Dikbud data tidak ada," katanya

Oleh karena itu, Ketua HIMPAUDI Lotim, Usman meminta kepada Dinas Dikbud Lotim untuk meninjau ulang SK Bupati mengenai masalah guru PAUD penerima insentif yang telah ditetapkan tersebut.

Karena bisa saja hanya sekadar nama, namun dalam kenyataan tidak seperti itu, hal inilah yang  harus diselesaikan saat ini, sehingga HIMPAUDI datang ke kantor Dinas Dikbud Lotim untuk menuntut itu.

 "Hanya kitab suci Al Quran saja tidak bisa diubah, kalau hanya sekedar SK maupun nama bisa saja diubah yang penting ada kemauan dari pemegang kebijakan didaerah ini," tegasnya

Menanggapi tuntutan pengurus HIMPAUDI Lotim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Ahmad Dewanto Hadi meminta kepada HIMPAUDI untuk jangan mengaitkan dan merambah ke masalah politik. 

Apalagi HIMPAUDI merupakan organisasi profesi yang tentunya harus berbicara dengan fakta-fakta yang jelas. 

"Kami minta HIMPAUDI jangan merambah ke masalah politik," tegasnya.

Dewanto mengatakan terhadap apa yang menjadi tuntutan dari guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI, tentunya ini menjadi masukkan yang bagus untuk kedepan dilakukan perbaikan mengenai mana yang berhak menerima insentif atau tidak.

"Masukkan dari HIMPAUDI menjadi catatan bagi kami untuk di lakukan  evaluasi kedepannya,sehingga sinergitas  dengan HIMPAUDI tetap berjalan dengan baik," sebutnya.

Ia mengatakan yang menjadi tuntutan dari guru PAUD tentunya berproses.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar