BI NTB menyiapkan Rp2,54 triliun untuk kebutuhan Lebaran

id BI Provinsi NTB,Kebutuhan Uang Tunai,Ramadhan 1442 Hijriah

BI NTB menyiapkan Rp2,54 triliun untuk kebutuhan Lebaran

Bank NTB Syariah menyediakan layanan mobil keliling untuk memudahkan masyarakat menukarkan uang pecahan selama Ramadhan 1442 Hijriah. (ANTARA/Awaludin)

Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,54 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji, di Mataram, Jumat, mengatakan kebutuhan masyarakat akan uang tunai selama Ramadhan hingga Lebaran 2021 mencapai Rp2,34 triliun atau naik sebesar 15 persen (yoy), dibanding tahun sebelumnya senilai Rp2,04 triliun.

"Untuk itu, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB telah menyiapkan kebutuhan tunai masyarakat sebesar Rp2,54 triliun dengan tetap memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi terkait penyebaran pandemi COVID-19," katanya.

Berdasarkan proyeksi perbankan di NTB, kata dia, kebutuhan uang selama Ramadhan 1442 Hijriah terdiri atas uang pecahan besar (UPB) sebesar Rp2,19 triliun, dan uang pecahan kecil (UPK) sebesar Rp0,15 triliun.

Heru menambahkan pihaknya juga bersinergi dengan perbankan untuk memberikan layanan penukaran kepada masyarakat, baik yang ada di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa.

"Masyarakat bisa melakukan penukaran melalui seluruh kantor cabang bank yang tersebar di seluruh wilayah NTB," ujarnya.

Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang peringatan 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) melalui penukaran di perbankan.

Bisa juga melalui aplikasi penukaran PINTAR Bank Indonesia (https://pintar.bi.go.id) dengan mendaftarkan satu KTP untuk penukaran maksimal sebanyak 100 lembar UPK 75 Tahun RI setiap harinya dan dapat diulang pada hari berikutnya.

"UPK 75 Tahun RI merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Heru.