Lombok Barat menunggu kucuran dana kementerian tata destinasi Gunung Jae

Lombok Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menunggu kucuran dana dari kementerian untuk melakukan pengembangan dan penataan destinasi wisata Gunung Jae di Kecamatan Narmada.

"Akses jalan sudah menjadi prioritas penataan dan pelaksanaan menunggu dana dari APBN. Jalan akan dibangun sepanjang Sesaot menuju Gunung Jae," kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid di Kabupaten Lombok Barat, Minggu.

Untuk pengembangan, kata dia, rencananya akan diusulkan ke sejumlah lembaga/kementerian, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain dari dana pusat, lanjut Fauzan, pengembangan kawasan wisata nantinya juga akan dianggarkan lewat APBD.

"Saya bersama beberapa organisasi perangkat daerah sudah berdiskusi terkait pengembangan wisata ini, seperti pengadaan pipa bisa melalui swakelola, listrik dan yang lainnya," ujarnya.

Menurut dia, wisata alam Gunung Jae digemari oleh warga lokal dan luar daerah sebagai tempat rekreasi dan berkemah. Kawasan wisata itu menjadi lebih menarik dengan adanya fasilitas-fasilitas dan wahana baru yang disediakan pemerintah desa setempat.

Gunung Jae merupakan sebuah area wisata yang sebenarnya bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah area yang dikelilingi perbukitan dan persawahan yang mengitari sebuah muara sungai berbentuk danau kecil yang tenang, jernih dan indah.

Danau itu lah yang menjadi objek utama wisata di kawasan wisata yang memiliki luas sekitar 10 hektar tersebut.

"Awalnya tempat itu merupakan sebuah kawasan perkemahan biasa. Namun belakangan ini, kawasan Gunung Jae berubah menjadi tempat rekreasi yang ramai dikunjungi," kata Fauzan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Saepul Akhkam mengatakan pihaknya sudah memiliki skema untuk pengembangan wisata Gunung Jae, yaitu dengan skema pendampingan dengan desa-desa wisata, bekerja sama dengan asosiasi.

Dari 60 desa wisata yang telah dibagi menjadi tiga kategori, desa wisata dengan kategori rintisan akan diutamakan untuk mendapat pendampingan bekerja sama dengan para pelaku wisata.

"Kami sudah ada komunikasi dengan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) yang akan menjadikan beberapa desa wisata di daerah kita menjadi laboratorium pendampingan," ujarnya.