Mataram, 4/4 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki sebanyak 270 unit bendung yang dibangun di Pulau Lombok dan Sumbawa sampai akhir 2010.
"Kondisi sarana prasarana sumber daya air mengalami peningkatan, jumlah bendung yang sudah terbangun di Pulau Lombok maupun Sumbawa sampai 2010 mencapai 370 unit," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M. Zainul Majdi Zainul saat menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NTB Tahun 2010, di Gedung DPRD NTB, di Mataram, Senin.
Pada kesempatan itu, Gubernur NTB periode 2008-2013 itu antara lain menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB yang dibiayai dari APBD, yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan.
Salah satu urusan wajib yakni penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, urusan penataan ruang, dan urusan perumahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umu (PU) NTB.
Zainul mengatakan, penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, selama 2010 didukung alokasi anggaran sebesar Rp158,46 miliar lebih, dengan realisasi keuangan sebesar Rp130,534 miliar lebih atau 82,38 persen dan realisasi fisik 98,65 persen.
Program pokok yang dilaksanakan antara lain rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi dari target 10,55 kilometer (km) dapat diselesaikan sepanjang 11,50 km, penunjangan jalan provinsi dari target sepanjang 5,70 km dapat direalisasikan sepanjang 8,70 km.
Tingkat kemantapan jalan, dari panjang jalan nasional sekitar 632,17 km yang berada dalam kondisi mantap sepanjang 485,13 km atau 76,74 persen.
Demikian pula jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 853,31 km atau 46,32 persen dari total panjang 1.842,21 km.
Kondisi sarana prasarana sumberdaya air juga mengalami peningkatan, dimana jumlah bendung pada 2009 di pulau lombok sebanyak 233 unit meningkat menjadi 240 unit pada 2010.
Di pulau sumbawa semula jumlah bendung sebanyak 112 unit, kemudian ditambah hingga menjadi 130 unit pada tahun 2010.
"Cakupan layanan air bersih perkotaan mengalami perluasan dari 75,56 persen pada 2009, menjadi 76,85 persen pada 2010. Cakupan air bersih perdesaan juga mengalami perluasan dari 66,23 persen pada 2009, menjadi 69 persen pada 2010," ujarnya.
Mengenai penyelenggaraan urusan penataan ruang, Zainul mengatakan, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,06 miliar lebih, dan mampu direalisasikan sebesar Rp968 juta lebih atau 91,32 persen dan realisasi fisik 98,64 persen.
Urusan penataan ruang itu dilaksanakan melalui tiga program pokok, dan hasilnya yang telah dicapai yakni tersusunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.
"RTRW ketiga kabupaten/kota itu telah dievaluasi Pemerintah Provinsi NTB dan mendapat rekomendasi gubernur untuk selanjutnya diajukan serta dibahas oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sebelum ditetapkan sebagai perda," ujarnya.
Sementara penyelenggaraan urusan perumahan, tambah Zainul, didukung alokasi anggaran sebesar Rp13,069 miliar lebih, dan realisasinya sampai akhir 2010 dari aspek keuangan sebesar Rp11,364 miliar lebih atau 86,96 persen, dan realisasi fisik 99,71 persen.
Pemprov NTB selama 2010 telah merealisasikan pembangunan 100 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu, yakni pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, berupa jalan lingkungan sepanjang dua kilometer, dan Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal sebanyak 11 unit.
"Kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan rumah layak huni dari 84,65 persen pada 2009, menjadi 84,75 persen di 2010," ujarnya. (*)