Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah melakukan validasi data sasaran vaksinasi menjadi 307.300 jiwa dari 315.000 jiwa, sebagai acuan revisi data sebelumnya ke Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Nasional.
"Data sasaran vaksinasi COVID-19 yang kita sepakati adalah menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk dengan jumlah sasaran 70 persen atau 307.300 jiwa dari total jumlah penduduk Mataram 439.000 jiwa," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Minggu.
Dikatakan, dengan telah adanya validasi data sasaran tersebut, maka data vaksinasi COVID-19 untuk warga Mataram dimanapun, harus menggunakan data Dinas Dukcapil atau Dinas Kesehatan.
Pasalnya, selama ini sasaran vaksinasi COVID-19 di Kota Mataram ada yang menggunakan data dari Kementerian Kesehatan dengan target sasaran sekitar 315.000 jiwa.
"Tapi sekarang kita sudah sepakat menggunakan data Dukcapil atau Dinas Kesehatan sebanyak 307.300 jiwa sasaran. Tinggal kita validasi untuk pencocokan data terhadap selisih baik kekurangan maupun kelebihan sasaran termasuk data lanjut usia," katanya.
Dikatakan, setelah adanya kesepakatan jumlah sasaran ini maka untuk mencapai 100 persen vaksinasi, Kota Mataram kekurangan sasaran sekitar 3.000 jiwa.
"Sebanyak 3.000 jiwa sasaran inilah yang akan kami kejar, tapi harapan kita bisa melampaui 100 persen, karena ternyata masih ada potensi sasaran yang belum tervaksin," kata.
Berdasarkan data cakupan vaksinasi COVID-19 Provinsi NTB, katanya, per tanggal 29 Oktober 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 di Kota Mataram, mencapai 293.545 orang atau 93,02 persen untuk dosis pertama dan 202.232 atau 64,08 persen dosis kedua.
Karenanya, untuk mengoptimalkan cakupan tersebut, Dinas Kesehatan akan memasifkan kegiatan vaksinasi di lingkungan dan kelurahan dengan menambah jumlah sasaran.
"Jika saat ini kuota yang diberikan setiap hari sebanyak 150-200 sasaran, mulai sekarang kita harapkan jumlah itu bisa lebih," katanya.
Sasaran yang akan dioptimalkan antara lain, kalangan remaja, lanjut usia dan tenaga pendidikan sehingga kekurangan 3.000 jiwa sasaran bisa tercapai.
"Pasalnya, setelah dilakukan validasi data ternyata masih ada sekitar 6.000 tenaga pendidik yang belum divaksin dan itu sebagian besar di sekolah swasta," katanya.
Berita Terkait
Mendagri atensi keamanan data pemilih pada Pilkada Serentak
Kamis, 2 Mei 2024 19:35
Kejaksaan: Penanganan korupsi Bank NTB Syariah masih tahap pengumpulan data
Selasa, 30 April 2024 16:39
Kemenkominfo mengembangkan infrastruktur hijau
Selasa, 30 April 2024 4:27
BMKG will push cross-countrywater data integration in WWF
Minggu, 28 April 2024 17:35
Disnaker Mataram data calon peserta transmigrasi di 2024
Senin, 22 April 2024 18:23
Korsel meminta e-commerce China patuhi UU Perlindungan Data Pribadi
Jumat, 19 April 2024 6:36
Pengamat mengingatkan keterbukaan jelang badan ad hoc Pilkada
Senin, 8 April 2024 5:47
Telkomsel dorong partisipasi masyarakat hadapi modus penipuan online
Selasa, 26 Maret 2024 22:31