Disdik Mataram mengusulkan pembelajaran tatap muka secara penuh

id disdik,ptm,mataram

Disdik Mataram mengusulkan pembelajaran tatap muka secara penuh

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali. (Foto: ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan mengusulkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh, sehingga proses pembelajaran bisa lebih maksimal.

"Dengan melihat perkembangan COVID-19 saat ini yang sudah sangat landai, kami mau usulkan pelaksanaan PTM penuh," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali di Mataram, Selasa.

Dia mengatakan kegiatan PTM penuh tersebut akan diusulkan melalui Wali Kota Mataram agar dapat dikoordinasikan dan dibahas bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

"Jika disetujui, maka kami terlebih dahulu akan melakukan simulasi untuk mencari tahu apa kendala dan masalah selama simulasi PTM penuh," katanya.

Bila perlu, lanjutnya, kegiatan simulasi akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mengetahui batasan-batasan serta syarat penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam PTM secara penuh.

"Target kami, simulasi PTM penuh bisa dilaksanakan sebelum ujian semester ganjil," katanya.

Lebih jauh, Fatwir mengatakan, kegiatan PTM secara penuh untuk saat ini sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Pasalnya, berbagai indikator penurunan perkembangan COVID-19 sudah terlihat.

Penurunan itu, kata dia, antara lain bisa dilihat dari status penyebaran COVID-19 di Mataram sudah berada pada PPKM Level 1, vaksinasi untuk siswa dan guru sudah hampir 100 persen, begitu juga dengan kesiapan guru, siswa dan orang tua sudah semakin baik.

"Dengan melihat indikator penurunan itu, insya Allah PTM secara penuh bisa kita laksanakan dengan aman dan nyaman serta tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Khusus untuk protokol kesehatan menjaga jarak, ujar Fatwir, jika sudah diputuskan untuk PTM penuh, maka protokol kesehatan menjaga jarak kemungkinan ditiadakan lagi, seperti halnya beberapa layanan publik.

"Untuk kepastian protokol kesehatan menjaga jarak ini, kami tunggu hasil pembahasan dan kebijakan forkopimda," katanya.