RPJMD Lombok Tengah 2023 dimatangkan

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar Musrenbang 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 di D’max Hotel, 23 Maret 2022.

Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat membuka acara tersebut di Praya, Rabu mengatakan proses perencanaan pembangunan 2023, merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. 

"Hal demikian membutuhkan perencanaan yang matang sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan," katanya. 

Terlebih lagi di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Maka, musyawarah ini merupakan forum untuk mempertemukan dan mempersatukan visi kita semua dalam rangka mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. 

"Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan yang substantif dan menyeluruh dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Lombok Tengah 2023," katanya. 

Di dalam forum inilah dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Capaian pembangunan yang selama ini dilaksanakan, menampakkan hasil yang cukup signifikan. 

Hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai yakni persentase kemiskinan menurun sejak tahun 2016 dari 15,8 persen menjadi 13,44 persen di akhir tahun 2021. Kedua, IPM rata-rata meningkat 1,08 persen (3,5 poin) selama periode 2016-2021.

Pada tahun 2021, IPM Lombok Tengah mencapai 66,72 poin, dan peringkat IPM kita terus mengalami peningkatan yang sebelumnya berada di peringkat 9 menjadi peringkat ke-7 di tahun 2021," katanya. 

Sebagai upaya bersama dalam gerak pembangunan yang responsif dan adaptif, pembangunan 2023 mengambil tema “rurung lempek gumi paer untuk pemulihan ekonomi”, yang berfokus pada upaya pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan untuk diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi.

"Tujuh program tersebut peningkatan jalan, UMKM, Desa Wisata, peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM dan ketahanan pangan," katanya.