DPRD: KONVERSI BAHAN BAKAR OMPRONGAN TEMBAKAU GAGAL

          Lombok Timur, NTB   (ANTARA)- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Daeng Paelori menilai program konversi bahan bakar omprongan tembakau virginia dari minyak tanah ke batu bara gagal.

         "Program konversi tersebut gagal, karena hingga kini sebagian besar petani tembakau di Lombok Timur tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakar omprongan tembakau, tetapi masih menggunakan minyak tanah," katanya  di Selong (17/9).    
    Ia mengatakan, hingga kini sebagian besar petani memilih menggunakan minyak  minyak tanah untuk bahan bakar omprongan tembakau.

         Karena itu, katanya,  kegagalan konversi tersebut  hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dan  mencari solusi untuk menyelesaikan masalah konversi bahan bakar omprongan tembakau virginia tersebut.

         Menurut dia,  dampak penggunaan batu bara untuk omprongan tembakau cukup besar bagi masyarakat, terutama masalah polusi dari yang menggangu kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

         "Kalau melihat di lapangan sudah sangat jelas program konversi batu bara yang dicanangkan oleh pemerintah itu gagal, karena banyak petani yang tidak menggunakan batubara untuk omprongan tembakau," kata Daeng Paelori.

         Dia mengatakan, seharusnya pemerintah  mencarikan alternatif lain sebagai pengganti batu bara  untuk omprongan   tembakau tersebut dan tidak memaksakan  petani menggunakan jenis bahan bakar tersebut.

    agar petani tembakau tidak merasa dirugikan akibat program konversi itu.

         Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Partai Golkar mengatakan,  kalau melihat secara riil di lapangan, mutu  batu bara  digunakan petani tembakau untuk omprongan tembakau tersebut patut dipertanyakan.

         Hal inilah  salah satu alasan sebagian besar petani tembakau tidak bersedia beralih dari   bahan bakar minyak tanah ke batu bara, karena menurut mereka mutu tembakau yang dioven dengan minyak tanah jauh lebih baik ketimbang menggunakan batu bara.

         "Seharusnya pemerintah memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar jatah minyak tanah untuk omprongan tembakau tetap disediakan oleh setiap tahun, karena musim panen tembakau hanya satu kali setahun, tidak setiap bulan," kata Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Golkar Lombok Timur. (*)