Dana pembangunan Mall pelayanan publik Lombok Tengah belum dianggarkan

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan dana untuk rencana pembangunan mall pelayanan publik di daerah setempat belum bisa dianggarkan, karena kondisi keuangan daerah.

"Anggaran belum ada yang diajukan di APBD 2023," kata Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Kamis. 

Tempat mall pelayanan publik tersebut untuk sementara waktu akan dibuka secara sederhana di eks gedung kantor DPRD Lombok Tengah. Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan server untuk lokasi pembentukan mall pelayanan publik tersebut pada pekan depan. 

"Kita masih menunggu hasil survei lokasi yang akan dilaksanakan oleh tim dari pemerintah pusat," katanya. 

Ia mengatakan, Izin penyelenggaraan mall pelayanan publik tersebut telah jadi dan sumber daya manusia telah diberikan pelatihan. Selain itu, aplikasi untuk menunjang pelayanan tersebut telah dipersiapkan, tinggal diterapkan. Namun untuk anggaran pembangunan gedung belum bisa dilaksanakan, kemungkinan bisa diajukan di 2024 mendatang.

"Dana yang dibutuhkan Rp67 Miliar. Kapan bisa dianggarkan tergantung dari kondisi keuangan daerah. Tapi untuk sementara kita akan gunakan eks Gedung DPRD Lombok Tengah," katanya. 

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Supriadin mengatakan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan gedung mall pelayanan publik di daerah setempat telah jadi dikerjakan. 

"DED mall pelayanan publik Lombok Tengah saat ini telah jadi," katanya. 

Ia mengatakan, lokasi sementara mall layanan publik akan ditempatkan di eks kantor DPRD Lombok Tengah. Namun ke depan, mall pelayanan publik ini akan dibangun dengan bangunan yang megah dengan desain lima lantai. Untuk lokasi pembangunan ada dua pilihan yakni pertama di eks kantor bupati dan kedua di komplek pemerintahan bagian timur atau area samping kantor bupati.

"Dalam DED tersebut, direncanakan akan menghabiskan anggaran Rp67 miliar," katanya. 

Ia menjelaskan, untuk lokasi sementara memang mall pelayanan publik akan berada di eks kantor DPRD Lombok Tengah. Hal ini sembari menunggu untuk dilakukan pembangunan untuk bangunan permanen, hanya saja memang sampai saat ini belum terwujud mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.

“Meski DED sudah jadi tapi pembangunan dilihat dari kondisi keuangan daerah dan memang sampai saat belum dianggarkan. Padahal kalau  saja bisa dianggarkan pada tahun 2023 maka kita bisa melakukan proses tender pada akhir tahun ini dan tentunya awal tahun 2023 bisa dikerjakan lebih awal,” katanya.