Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuka ruang investasi bagi swasta untuk rencana pembangunan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta fase 2A yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS).
"Apakah melalui kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha bisa menjadi opsi yang kemudian proses pembangunannya bisa dipercepat," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Opsi membuka investasi dari pihak swasta, kata dia, mengingat kapasitas fiskal APBD DKI perlu dipertimbangkan kecukupannya. Saat ini, lanjut dia, rencana pembangunan LRT fase 2A itu sedang memasuki tahapan persiapan dokumen administrasi pembebasan tanah yang ditargetkan selesai pada akhir 2022.
Sedangkan proses pembebasan lahan hingga pembayaran, kata dia, ditargetkan dimulai pada 2023. Berdasarkan data pada laman Dinas Perhubungan DKI, rencana pembangunan fase 2A tersebut membutuhkan lahan seluas kurang lebih 111.812,04 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok di Jakarta Utara.
Berdasarkan pemaparan Direktur Utama BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto pada rapat kerja dengan Komisi B di gedung DPRD DKI pada Rabu (14/9) disebutkan total belanja (capital expenditure/capex) untuk proyek LRT Fase 2A diperkirakan mencapai sekitar Rp7 triliun.
Baca juga: Menata transportasi di kota tempat tinggal Presiden RI
Baca juga: LRT Jakarta hadirkan "Train Simulator"
Proyek LRT Fase 2A itu melintasi enam stasiun pada segmen Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat dan berakhir di JIS sepanjang 8,2 kilometer. Jakpro mengajukan usulan kepada DPRD DKI untuk LRT Fase 2A itu melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp442 miliar pada APBD Perubahan tahun 2022.
Rencananya, usulan anggaran itu untuk pelaksanaan pekerjaan pendahuluan pada akhir 2022 dan mulainya konstruksi prasarana jalur layang LRT pada awal 2023. "Mengenai LRT memang peningkatan ridership (penumpang) penting apalagi untuk kemampuan fiskal Pemprov yang sangat terbatas," kata Widi saat rapat kerja dengan Komisi B di Jakarta, Rabu (14/9).
