Mataram, 24/3 (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lembaga pemerhati anak-anak, tengah menelusuri kebenaran informasi perdagangan bayi.
Aktivis LPA NTB Warniati dan Ferdinan MPB, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi wartawan di Sekretariat LPA NTB, di Mataram, Kamis.
"Itu informasi yang masih harus ditelusuri dan dikaji kebenarannya, kemudian disikapi sesuai peran kami (LPA NTB) jika memang ada karena kami konsisten dengan permasalahan anak," ujar Warniati diamini Ferdinan.
Kedua aktivis LPA NTB itu belum bisa menjelaskan lebih jauh soal informasi perdagangan bayi di wilayah NTB, namun keduanya juga tidak berdiam diri terkait informasi tersebut.
Menurut mereka, penelusuran dan kajian yang mendalam terkait informasi perdagangan bayi itu masih harus dilakukan untuk memastikan kebenarannya.
"Kami juga membuka ruang pengaduan masyarakat, karena kami konsen mengadvokasi permasalahan yang menimpa anak-anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa," ujarnya.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, informasi perdagangan bayi merambah wilayah NTB, yang dilakukan pihak tertentu dalam jaringan bisnis perdagangan manusia (trafficking).
Bayi yang diperdagangkan itu merupakan anak hasil hubungan gelap yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh orangtuanya.
Pelaku perdagangan dalam jaringan itu membuntuti wanita yang hendak melahirkan di rumah sakit, dan menawarkan bantuan hendak merawat bayi tersebut, yang kemudian dijual kepada orang yang mendambakan bayi.
Pelaku perdagangan bayi itu mengawali negosiasinya dengan calon ibu bayi dengan tawaran bersedia membiayai persalinan, hingga tawaran menjual bayi yang tidak kehendaki kehadirannya itu.
Namun, belum ada manajemen rumah sakit tempat bayi itu dilahirkan yang mau menanggapi informasi tersebut.
Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB Mawardi Hamri, yang dikonfirmasi juga enggan menanggapi informasi tersebut.
Bahkan, Mawardi langsung menyatakan tidak ada penjualan bayi yang dilahirkan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB itu.
"Tidak ada itu, itu hanya isu, kalau ada saya yang akan laporkan kepada pihak kepolisian," ujarnya. (*)