Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, HM Nursiah mengatakan, program rumah tidak layak huni (RTLH) terus dilanjutkan dan dituntaskan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah. "Tahun ini dikerjakan 160 unit untuk program RTLH," kata HM Nursiah di Praya, Kamis.
Ia mengatakan, selain menggunakan alokasi dana daerah, pihaknya juga tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan program RTHL di Lombok Tengah khususnya, karena masih ada beberapa rumah warga yang tidak layak huni. "Setiap tahun tetap dianggarkan untuk program RTLH dan tahun ini Rp 5 miliar yang dianggarkan," katanya.
RTLH ini merupakan salah satu indikator dalam penilaian angka kemiskinan, sehingga pemerintah daerah atau OPD terkait bersama pemerintah desa terus berkomitmen untuk menuntaskan program RTLH tersebut. Dengan demikian, angka kemiskinan di Lombok Tengah akan terus menurun dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkatkan.
"Jadi program RTHL itu salah satu fokus pembangunan di Lombok Tengah. Untuk data RTLH yang telah dikerjakan itu secara teknis di dinas terkait, yang jelas pemerintah daerah tetap fokus menyelesaikan program itu," katanya.
Baca juga: Bupati: Peran penyuluh ditingkatkan dalam jaga stabilitas nasional
Baca juga: Pemda Lombok Tengah-Kemenag mewujudkan balita sehat
Dikatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statsiktik (BPS) persentase penduduk miskin Lombok Tengah 2021 sebesar 13,44 persen atau tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan satu-satunya kabupaten yang persentase penduduk miskinnya tidak meningkat di 2021. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lombok Tengah 2021 sebesar 2,33 persen, angka ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,74 persen. "Persentase penduduk miskin Lombok Tengah sama atau stabil, tidak naik tidak turun," katanya.
