Mataram, 13/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan pengawasan beras di setiap jembatan timbang di pintu keluar Pulau Lombok dan Sumbawa, agar dapat mengetahui secara jelas jumlah beras yang diantarpulaukan.
"Itu sudah berjalan, dan pelaksanaannya secara terpadu yang melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, peningkatan pengawasan beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya di jembatan timbang itu, dimaksudkan agar pengusaha beras pun lebih disiplin dalam melaporkan jumlah beras yang diperdagangankan ke daerah lain.
Sejauh ini, untuk mengetahui jumlah beras yang diantarpulaukan BKP NTB harus menghimpun data dari berbagai pihak terkait, karena kalangan pengusaha enggan melaporkan.
Instansi terkait itu seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan PT Pelindo III Cabang Bima dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur.
Selain itu, UPP Kelas III Sape, Kabupaten Bima, Kantor Pelabuhan Bima, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram.
Data yang diperoleh BKP pun masih tergolong minim, misalnya beras yang dikirim ke luar daerah NTB oleh para pengusaha sejak Januari-Mei 2012 hanya mencapai 1.601 ton.
Mengacu pada data versi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, produksi padi 2011 di wilayah NTB telah melebihi dua juta ton gabah kering giling (GKG) yang jika dikonversi ke beras telah lebih dari 1,5 juta ton, atau mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Mencuat beragam opini, karena jumlah pengeluaran beras dari wilayah NTB versi BKP NTB itu masih jauh total produksi beras 2011 yang mencapai 1,5 juta ton. Sementara harga beras dipasar lokal seringkali melonjak.
Selain pengawasan beras, kata Ridwan, peningkatan pengawasan itu juga untuk mengoptimalkan fungsi jembatan timbang yang tersebar di berbagai lokasi di pintu keluar Pulau Lombok dan Sumbawa.
"Tentu kami selalu berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB dan SKPD terkait lainnya. Sudah ada tim terpadu yang dibentuk, dan diharapkan semuanya terlaksana sesuai harapan," ujar Ridwan.
NTB telah memiliki dua unit jembatan timbang modern atau yang dilengkapi alat ukur sistem komputerisasi, yakni di Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Pulau Lombok, dan di Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa.
Jembatan timbang modern itu terdiri dari seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.
Pembangunan jembatan timbang yang dilengkapi alat ukur komputerisasi itu didanai dari dana APBN murni tahun anggaran 2009, pada pos anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Pemprov NTB juga telah mengusulkan dukungan dana APBN untuk pembangunan gudang penyimpanan di jembatan timbang Bertais dan Pototano, agar dapat menampung barang kelebihan muatan. (*)