Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, menyambut baik dan meyakini Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal terkait penunjukan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon tunggal panglima TNI.
"Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia pun yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi. "Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional," ujarnya.
Meski demikian, kata Cdia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.
"Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting," tuturnya.
Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.
"Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional," kata dia.
Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Berita Terkait
Tim Pembela Prabowo sebut Indonesia lebih baik dalam bidang hukum
Rabu, 27 Maret 2024 21:01
Wali Kota Mataram Mohan siap bertarung Pilkada 2024
Rabu, 27 Maret 2024 4:22
Jaga Pemilu temukan 914 kasus dugaan pelanggaran
Selasa, 26 Maret 2024 17:40
PDIP ajukan 13 gugatan PHPU hasil Pileg 2024 ke MK
Selasa, 26 Maret 2024 16:44
Ganjar-Mahfud tuntut diskualifikasi Prabowo-Gibran dan pemilu ulang
Selasa, 26 Maret 2024 12:05
Gerindra-PPP berikan sinyal koalisi di Pilkada Kota Mataram
Selasa, 26 Maret 2024 6:18
PDIP beri dukungan PPP agar bisa lolos parlemen
Senin, 25 Maret 2024 20:19
Komisi II DPR melanjutkan rapat evaluasi total pemilu
Senin, 25 Maret 2024 20:04