Mataram (ANTARA) - Sebanyak 3.178 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat berhasil masuk dalam program Merdeka Mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Selasa menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi banyaknya satuan pendidikan yang paham dalam pemanfaatan teknologi.
"Ini terbukti dari banyaknya yang sudah masuk ke dalam program Merdeka Belajar," ujarnya saat menerima audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPPM) NTB di Aula Pendopo Wagub NTB.
Namun demikian, Rohmi juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait dapat bekerjasama dalam mengelola data pendidikan harus "by name by adress". Hal ini bertujuan agar data - data tersebut dapat digunakan sesuai dengan sasaran.
"Harus tetap dilakukan kolaborasi antara BPMP, Dikbud NTB, Bappeda NTB dan BPS NTB agar data kita dapat diperbaiki, kerjasama dengan baik semoga dengan kerja sama yang baik mendapatkan data by name by adress," kata Wagub NTB.
Program Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
Sementara Kepala BPMP NTB, H. Muh. Irfan, mengatakan bahwa satuan pendidikan di NTB tidak gagap teknologi (gaptek), bahkan NTB menempati urutan ke - 3 secara nasional yang terbanyak masuk ke dalam program Merdeka Mengajar.
"Banyak kepala sekolah, guru - guru kita dengan jumlah 3.178 tidak gaptek, buktinya semua masuk program dan masuk melalui handphone masing - masing," katanya.
Berita Terkait
Danlanud ZAM Mataram cek kesiapan dapur umum program makan gratis
Jumat, 15 November 2024 16:48
Nilai impor NTB naik 97,92 persen pada Oktober 2024
Jumat, 15 November 2024 16:47
BPS: Nilai ekspor NTB capai 105,10 juta dolar AS pada Oktober 2024
Jumat, 15 November 2024 16:45
Diduga masalah asmarah, Staf rumah sakit di Lombok Timur tewas bunuh diri
Jumat, 15 November 2024 16:41
Waspada!! Gelombang tinggi lebih dari dua meter di perairan selatan NTB
Jumat, 15 November 2024 16:39
Lombok Tengah masuk zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Jumat, 15 November 2024 12:39
Penyaluran bansos dari pokir dewan di NTB dihentikan
Jumat, 15 November 2024 12:31
PAD dari retribusi IMTA 2024 di Lombok Tengah sesuai target
Jumat, 15 November 2024 11:11