Pemprov NTB berkoordinasi dengan posindo terkait BLSM
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin menjelaskan kesiapan realisasi program BLSM. (Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB Bachrudin)
"Apakah akan segera didistribusikan, itu yang mau kami koordinasikan dengan manajemen PT Posindo," ujar Bachrudin.
Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia (Posindo) terkait kesiapan realisasi program Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM).
"Koordinasi dengan PT Posindo diperlukan karena sampai sekarang kami belum dapat data rill soal Kartu Perlindungan Sosial atau KPS," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin, di Mataram, Rabu.
Secara teknis, kartu BLSM menjadi kesatuan pada KPS yang disebarkan melalui PT Posindo yang dialamatkan pada penerima KPS.
Secara nasional, program BLSM itu akan mencakup sekitar 15,5 juta keluarga miskin di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah NTB.
Bachrudin mengatakan, pihaknya juga menunggu kejelasan kartu BLSM dan KPS untuk warga miskin di wilayah NTB.
"Distribusinya per kecamatan, informasinya sudah dikemas dalam amplop untuk masing-masing keluarga miski per kecamatan. Itu yang kami sedang koordinasikan," ujarnya.
Menurut dia, manajemen PT Posindo juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pendistribusian kartu BLSM dan KPS menggunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melalui kantor pos kecamatan.
Aparat kecamatan, dan desa/lurah hingga dusun, juga dilibatkan dalam pendistribusian kartu miskin itu, sehingga diyakini tepat sasaran.
"Apakah akan segera didistribusikan, itu yang mau kami koordinasikan dengan manajemen PT Posindo," ujar Bachrudin.
Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti sasaran program BLSM yang merupakan satu kesatuan dengan KPS itu, di wilayah NTB.
"Pihak Posindo belum melaporkan secara riil data itu, tetapi yang pasti mengacu kepada data jumlah penduduk miskin yang terangkum secara nasional," ujarnya.
Bachrudin menduga, diawal pendistribusian program BLSM yang direncanakan pemerintah pusat mulai akhir Juni 2013, belum mencakup wilayah NTB, karena akan diawali pada 12 kota di Indonesia, kemudian berlanjut ke daerah lainnya.
Kondisi kemiskinan di wilayah NTB yang mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni pada posisi Maret 2012 jumlah penduduk miskin di NTB telah berkurang menjadi 852.640 jiwa atau 18,63 persen dari total penduduk sekitar 4,5 juta jiwa.
Terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,1 poin dibanding posisi yang sama pada periode sebelumnya. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 894.770 jiwa, atau setara 19,73 persen dari jumlah populasi.
Umumnya penduduk miskin itu bermukim di perkotaan yakni tercatat sebanyak 443.335 jiwa, sedangkan di daerah pedesaan terdata sebanyak 419.407 jiwa.
Penentuan warga miskin itu merujuk pada garis kemiskinan 2012 yakni pendapatan keluarga sebesar Rp242.831 sebulan. Angka itu juga mengalami kenaikan dari garis kemiskinan 2011 yang mencapai Rp215. 576. (*)
