Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.
Ia pun mengaku tidak ambil pusing soal polemik atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. "Aku bingung sama orang-orang ini, belum baca sudah bilang nggak cocok. Maunya seperti apa. Yang namanya hidup ini kita tidak bisa memuaskan 100 persen manusia. Jadi kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia, tapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan kerja," kata Bahlil dalam acara Economic Challenges: Ambisi Investasi Saat Resesi yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Bahlil mengatakan protes terhadap Perppu Cipta Kerja tetap diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun ia memastikan pemerintah akan tetap maju dengan Perppu tersebut demi menjaga kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global.
"Jadi kalau satu dua masih ngomel-ngomel terus, ya sudahlah karena ini negara demokrasi, biarkan sajalah. Kita tetap akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia baik, itulah tujuan pemerintah," kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyebut UU Cipta Kerja sebelum dinyatakan inkonstitusional dan diganti menjadi Perppu, merupakan aksi berani Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi regulasi.
"Karena jujur saja, kita ini ahli buat Undang-Undang tapi paling tidak ahli dalam eksekusi Undang-Undang, makanya 79 UU disimplifikasi yang namanya UU Omnibus Law, UU Cipta Kerja," katanya.
Meski kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, Bahlil menyebut capaian peningkatan investasi di Indonesia beberapa waktu terakhir pun tidak terlepas dari dampak UU Cipta Kerja yang sempat terimplementasi. "Peningkatan investasi kita dari Rp700 triliun, menjadi Rp817 triliun, sekarang Insya Allah bisa mencapai Rp1.200 triliun, itu dampak dari UU Cipta Kerja," kata Bahlil Lahadalia.
Baca juga: Menteri negara partisipan tekankan pentingnya benefit IPEF
Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp1.200 triliun. Ada pun pada 2023 target realisasi investasi naik lagi mencapai Rp1.400 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bahlil: Pemerintah tetap maju dengan Perppu Cipta demi kemajuan bangsa
Berita Terkait
Pengamat menilai UU Ciptaker naikkan indeks kemudahan berbisnis
Rabu, 29 Maret 2023 20:34
Bekasi dorong implementasi Perppu Cipta Kerja
Kamis, 9 Maret 2023 4:51
Perppu Cipta Kerja membuka jalan UMKM bangkit
Selasa, 7 Maret 2023 6:32
Perppu Cipta Kerja beri kepastian hukum bagi masyarakat
Kamis, 16 Februari 2023 5:27
Baleg setujui Perppu Ciptaker ke rapat paripurna untuk disahkan
Rabu, 15 Februari 2023 20:28
KKP optimistis Perppu Cipta Kerja perkuat budi daya laut
Minggu, 12 Februari 2023 14:19
Peneliti sebut polemik Perppu Cipker ditunggangi kelompok radikal
Minggu, 15 Januari 2023 7:18
Demo buruh di Patung Kuda kondusif
Sabtu, 14 Januari 2023 20:10