Mataram (ANTARA) - PT PLN (Persero) Nusa Tenggara Barat membangun sebanyak tujuh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan semuanya telah beroperasi pada 2022 untuk mendukung terwujudnya ekosistem kendaraan listrik.
General Manager PLN NTB Sudjarwo, di Mataram, Sabtu, menjelaskan kehadiran SPKLU di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengisi daya dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan listrik.
"Lokasi SPKLU yang semakin banyak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik," katanya.
Ia menyebutkan tujuh lokasi SPKLU yang telah dioperasikan, yakni SPKLU di Kantor Gubernur NTB, Dinas Perhubungan, PLN Unit Induk Wilayah NTB, PLN ULP Selong, SMKN 3 Mataram, MVP Grand Natura, dan SPKLU di Hotel Santika Mataram.
Titik-titik lokasi tersebut merupakan jalur yang kerap digunakan masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lain.
Pada 2023, PLN juga telah merencanakan untuk menambah SPKLU di beberapa lokasi seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kantor PLN UP3 Sumbawa, Kantor PLN UP3 Bima dan beberapa lokasi strategis yang lain.
PLN, kata Sudjarwo, terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk penambahan titik SPKLU. Hal ini sekaligus menjadi peluang bisnis baru bagi siapa pun yang berminat, karena akan membuka peluang kerja sama seluas-luasnya utamanya di bidang pengembangan SPKLU.
"Dengan pembangunan SPKLU ini, proses transisi kendaraan listrik ini semoga dapat berjalan lancar dan dapat membantu mengurangi emisi karbon guna mencapai target net zero emission NTB tahun 2050," ujarnya.
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya berkomitmen mewujudkan net zero emission, tentunya lingkungan harus dijaga, salah satunya dengan menghindari emisi karbon.
"Kehadiran SPKLU otomatis transfer kita dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik lebih cepat," ucap perempuan yang akrab disapa Umi Rohmi itu.
Menurut dia, kehadiran kendaraan listrik juga mendorong pemerintah untuk membentuk Peraturan Gubernur (Pergub) agar penggunaan kendaraan listrik bisa dipercepat.
Selain itu, NTB sebagai salah satu daerah pariwisata sudah saatnya memanfaatkan kendaraan listrik, seperti di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno dan Air), Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dan di berbagai tempat wisata lainnya.
"Kami akan melihat penerbitan Pergub dengan tujuan untuk mempercepat proses peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik di NTB," kata Ummi Rohmi yang sudah menggunakan mobil listrik untuk operasional kerja sehari-hari.
