Mataram (Antara Mataram) - Polri dan Polisi Federal Australia (AFP) memantapkan strategi penanganan kasus penyelundupan manusia (people smuggling) yang memanfaatkan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai lokasi transit imigran gelap menuju Benua Australia.
"SOM Polri dan AFP ini merupakan momentum penguatan strategi penanganan kasus `people smuggling` itu," kata Kapolda NTB Brigjen Pol Mochamad Iriawan, di sela-sela kesibukannya mendampingi Wakapolri Komjen Pol Oegroseno, pada `Senior Official Meeting` (SOM) ke-6 antara Polri dan AFP, yang digelar Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Kamis.
Pada SOM Polri dan AFP ke-6 yang digelar di Pulau Lombok, Indonesia, 6-9 November 2013, delegasi Polri dipimpin oleh Wakapolri Oegroseno, dan delegasi AFP dipimpin Deputy Commissioner Michael Phelan APM.
SOM ke-6 itu mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan hasil SOM Polri-AFP ke-5 di Melbourne, Australia, dan usulan rencana kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan pada periode 2014-2015.
Pertemuan tersebut juga merupakan sarana untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan Polri (kepentingan nasional) diantaranya upaya penanggulangan kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, counter terrorism, cyber crime dan peningkatan kapasitas DVI Polri.
Iriawan mengatakan, SOM ke-6 Polri dan AFP yang digelar di Pulau Lombok merupakan momentum untuk semakin menguatkan fungsi Laboratorium Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO) Polda NTB, yang diresmikan penggunaannya oleh Polri dan Polisi Federal Australia (AFP), 24 Juli 2013.
Laboratorium CCISO di Polda NTB itu merupakan pengembangan dari laboratorium komputerisasi berbasis teknologi atau Computer Based Training (CBT) dan kantor Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Kejahatan Penanggulangan Manusia (people smuggling).
Laboratorium CBT dan Satgassus "People Smuggling" di Polda NTB itu diresmikan penggunaannya pada 17 Juni 2010.
Pembangunan gedung beserta fasilitas komputerisasi laboratorium CBT hingga pengembangannya menjadi CCISO itu didanai Kepolisian Australia, yang dilaporkan telah mencapai sembilan juta dolar Australia.
Sistem komputerisasi dalam Laboratorium itu memiliki ratusan modul tipe kejahatan transnasional standar internasional, sehingga akan memudakan petugas mendeteksi kejahatan tersebut yang mencuat di wilayah hukum Polda NTB.
Jaringan CCISO di berbagai polda juga telah tersambung dengan pusat pemantauan (monitoring center) atau jaringan JCLEC (Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation), untuk menganalisa komunikasi dari jaringan kejahatan, seperti terorisme, narkotika, pencucian uang, dan korupsi.
Dengan demikian, diharapkan polri dapat meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus transnasional atau kejahatan lintas negara yang sedang meningkat.
"Ada penguatan sumber daya dan diharapkan juga peralatan pendukung. Kami (Polda NTB) pun akan terus mengajak masyarakat di lokasi yang sering dijadikan transit penyelundupan manusia ke Benua Australia untuk mendukung penanganan masalah tersebut," ujar Iriawan. (*)
