Mataram, (Antara) - Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa stok pangan masih tetap aman dua tahun ke depan meskipun saat ini terjadi kekeringan di sejumlah kabupaten.
"Cadangan pangan kita masih 1.356 ton setara beras. Itu bisa untuk 28 bulan ke depan karena tingkat konsumsi beras masyarakat hanya 44 ton per bulan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Hartina, di Mataram, Jumat.
Menurut dia, kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa kabupaten di NTB, lebih kepada kekurangan air bersih karena dampak musim kemarau yang menyebabkan debit sumber mata air milik warga menyusut.
Ada juga memang dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air untuk pengairan sawah yang ditanami padi. Namun, hingga saat ini belum ada laporan gagal panen.
Hartina juga menilai adanya tanaman padi yang mengalami kekeringan sebagai akibat perilaku petani yang tidak taat terhadap aturan pola tanam yang dianjurkan pemerintah pada musim kemarau, yakni menanam komoditas palawija yang tidak membutuhkan banyak air.
"Hasil pendataan luas tanam padi pada musim kemarau ini sekitar 1000 hektare. Padahal ditargetkan luasnya hanya 300 hektare, itu pun di lahan irigasi teknis yang masih ada air. Sawah yang kekeringan ini sebagian besar di Kabupaten Lombok Tengah," ujarnya.
Dari hasil monitoring lapangan, kata dia, satu rumah tangga rata-rata memiliki cadangan pangan dalam bentuk beras sebanyak 200 hingga 500 kilogram.
Cadangan pangan sebanyak itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga musim panen padi berikutnya.
Selain di tingkat rumah tangga, lanjut mantan Kepala Dinas Perkebunan NTB, ini cadangan pangan dalam bentuk beras juga masih tersedia di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB.
"Ada juga di lumbung pangan masyarakat. Jadi kekeringan itu tidak terkait dengan NTB kekurangan pangan. Stok beras kita masih berlebih," ucapnya.
Meskipun tetap aman, kata Hartina, bukan berarti pihaknya tinggal diam melihat kondisi kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih.
BKP NTB, lanjutnya, tetap melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lainnya untuk mengatasi persoalan tersebut sesuai dengan arahan gubernur.
"Kami tetap koordinasi, terutama dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB yang sudah menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Begitu juga dengan Dinas Pertanian untuk mengatasi sawah yang membutuhkan air," ujar Hartina.
