Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung peningkatan alokasi untuk desa menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu juga berharap Pemerintah dapat mengabulkan usulan para kepala desa tersebut.
"Dari atas podium ini, saya mendukung anggaran 10 persen APBN untuk desa dan 15 Januari ditetapkan sebagai Hari Desa," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Bamsoet menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Desa Bersatu yang digelar memperingati 9 tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu. Ketua DPR RI 2018—2019 itu menilai bahwa jumlah dana desa saat ini belum maksimal. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa perjuangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai hal tersebut perlu diapresiasi.
Bamsoet bahkan menyebut bahwa sampai saat ini tidak ada yang bisa melampaui Presiden Jokowi dalam urusan memberi perhatian kepada desa. "Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan presiden kita Pak Jokowi. Tanpa beliau, perhatian negara ke desa minim," katanya.
Baca juga: Indonesia miliki UU TPKS cegah kekerasan seksual
Baca juga: MPR serukan cegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan
Oleh karena itu, Bamsoet menyatakan dukungan apabila Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Inisiatif itu dibawa oleh ribuan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang berkumpul di Lapangan Parkir Timur GBK hari ini.
"Kenapa? Karena Pemerintahan Presiden Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada pemerintahan, sebagai amanat dari UU Desa," ujar. Di sisi lain, pada tahun 2021 Pemerintah juga menggelontorkan dana desa dengan total Rp72 triliun atau sekitar 2,3 persen dari APBN.
Berita Terkait
Korupsi dana desa, Kades Gemel Lombok Tengah divonis 5 tahun penjara
Kamis, 22 Agustus 2024 18:05
Abdul Halim Iskandar Menteri Desa diperiksa KPK soal kasus dana hibah Jatim
Kamis, 22 Agustus 2024 11:35
Terdakwa kasus Tipikor Dana Desa Gemel Loteng dituntut 7 Tahun penjara
Jumat, 2 Agustus 2024 9:50
Polres Lombok Tengah limpahkan tersangka dugaan korupsi dana desa
Jumat, 19 Juli 2024 18:11
Polres Lombok Tengah tahan tersangka kasus korupsi anggaran desa
Sabtu, 6 Juli 2024 14:58
Dana Desa tumbuhkan desa mandiri hingga mencapai 11.456 desa
Sabtu, 15 Juni 2024 17:11
Jamintel Kejagung meraih penghargaan Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa
Kamis, 23 Mei 2024 5:42
Kemendes pastikan dana desa bisa digunakan kesiapsiagaan bencana
Jumat, 17 Mei 2024 19:45