Jakarta (ANTARA) - Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa melantik enam Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Ke-6 pejabat tersebut adalah:
1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Ervan Maksum,
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Vivi Yulaswati,
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami,
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bogat Widyatmoko,
5. Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Teni Widuriyanti,
6. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sektor Unggulan dan lnfrastruktur, Leonardo A. A. Teguh Sambodo.
“Skills dan prinsip yang harus dimiliki pejabat pemerintah saat ini disingkat menjadi 5Cs (Connecting, Communication, Collaborative, Common Ground, dan Core Values and Goals),” ujar dia saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dikutip dari laman resmi Instagram @suharsomonoarfa, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, connecting berarti bagaimana para pejabat mampu membangun keterhubungan dan jejaring untuk dapat menggali dan memahami lebih dalam berbagai permasalahan yang ada.
Selain itu, skill connecting juga membuat para pejabat sadar terhadap perkembangan isu-isu dan situasi global yang akan mempengaruhi pembangunan nasional Indonesia, sehingga kebijakan dan rencana yang dirumuskan sesuai secara content dan context.
"Skill kedua adalah berkomunikasi (communication). Seorang JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Madya, harus mastering dalam berkomunikasi, yaitu berkomunikasi dengan baik dan efektif sehingga ide, gagasan, pendapat, dan arahan kita dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan misinterpretasi,” kata Kepala Bappenas.
Misinterpretasi tersebut, lanjut dia, seringkali berujung pada kurangnya engagement, senses of belonging, dan menciptakan ketegangan baik di dalam sebuah tim ataupun seluruh pihak yang terlibat.
“Komunikasi yang baik dan efektif adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan. Ini sangat krusial, karena dengan terciptanya kepercayaan, kita akan mudah menciptakan kemenangan atas seluruh pihak yang terlibat, dan memberdayakannya untuk pencapaian tujuan yang kita kehendaki dengan optimal,” ungkap Suharso.
Selain skills, 5Cs disebut memuat sejumlah prinsip yang harus dimiliki seorang pejabat pemerintah, yakni prinsip berkolaborasi (collaborative).
Di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), prinsip kolaborasi dianggap harus selalu dapat diimplementasikan dalam segala sektor kehidupan, terutama pada bidang pekerjaan yang diemban.
Tantangan-tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini tak lagi homogen dan sektoral, tetapi bersifat lebih kompleks, lintas sektor, dan lintas wilayah.
Prinsip selanjutnya yang perlu dianut oleh pejabat pemerintah adalah prinsip dalam kesamaan landasan (common ground). Bagi Suharso, prinsip ini sangat diperlukan dalam menciptakan strategi perencanaan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Adapun prinsip terakhir adalah berpegang teguh pada nilai dasar (core values and goals),” ucapnya.
