"Kami percaya pihak Polda Maluku dan Bareskrim Polri akan bergerak cepat mengungkap kasus ini, agar penyebab kematian almarhumah bisa terungkap lebih jelas. Sebab pengungkapan meninggalnya Pendeta Flo menjadi penting selain untuk menghentikan spekulasi publik, juga untuk memperoleh keadilan bagi almarhumah," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Minggu.
Bintang Puspayoga juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pendeta bernama lengkap Florensye Selvin Gaspersz itu.
"Saya beserta jajaran Kemen PPPA, dari lubuk hati kami yang terdalam menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum Pendeta Flo. Marilah kita memberikan penghormatan kepada saudari terkasih, almarhumah Pendeta Flo yang telah mendahului kita semua menghadap kepada Tuhan. Marilah kita mengenang semua kebaikan dan pelayanan almarhum semasa hidupnya," tuturnya.
Pihaknya juga turut prihatin atas beberapa kesaksian dan informasi yang mengindikasikan bahwa almarhumah juga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Tragedi Pendeta Flo menjadi titik tolak untuk memperbarui janji kita di hadapan Tuhan, bahwa kita sebagai makhluk yang diutus-Nya untuk bekerja di dunia ini, akan bersungguh-sungguh bekerja keras mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di manapun dan oleh siapapun," katanya.
Bintang Puspayoga menyampaikan apa yang menimpa Pendeta Flo patut menjadi keprihatinan bersama karena di satu sisi almarhumah merupakan pendeta, pelayan gereja, perempuan pemimpin umat, dan di sisi lain almarhumah adalah ibu dari seorang anak berusia satu tahun.
Baca juga: Menteri PPPA: Butuh kerja semua pihak berantas perdagangan orang
Baca juga: Menteri PPPA Bintang pimpin delegasi RI pada CSW ke-67
Dikatakannya, upaya penghapusan kekerasan telah diupayakan oleh negara melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Implementasi dari undang-undang tersebut, kata Bintang, perlu terus diupayakan oleh berbagai pihak untuk membangun budaya yang bebas dari kekerasan.
Dikatakannya, upaya penghapusan kekerasan telah diupayakan oleh negara melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Implementasi dari undang-undang tersebut, kata Bintang, perlu terus diupayakan oleh berbagai pihak untuk membangun budaya yang bebas dari kekerasan.
