Mataram, (Antara NTB) - Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat menilai kegiatan promosi yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah lebih cenderung jalan di tempat.
"Selama ini apa yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hanya jalan di tempat dan tidak berjalan maksimal," kata Ketua Komisi II DPRD NTB Syarifudin di Mataram, Rabu.
Menurutnya, kegiatan promosi pariwisata yang dijalankan BPPD NTB cenderung fluktuatif. Ini terbukti, dari berbagai kegiatan promosi yang dilakukan BPPD ke berbagai negara tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata di provinsi itu.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa kontribusi BPPD terhadap pariwisata di daerah ini, padahal anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi mencapai Rp6 miliar," katanya.
Kata dia, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan dari para pelaku wisata di daerah ini, termasuk sejumlah tokoh masyarakat tentang kiprah BPPD dalam melakukan promosi pariwisata.
"Sebagai salah badan promosi mestinya mereka bisa lebih serius dan jujur memberikan informasi kepada publik. Percuma saja daerah ini mendapat peringkat pertama nasional dalam keterbukaan informasi publik kalau ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Selain tidak dibarengi promosi yang maksimal, menurutnya, pariwisata NTB juga masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya akses infrakstruktur menuju ke sejumlah destinasi wisata masih belum memadai.
"Jangan kita gencar promosi tetapi tidak dibarengi dengan infrastruktur yang layak," ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Lombok Hotel Association (LHA) Stephen Serphane tidak memungkiri sejumlah pelaku pariwisata mengeluhkan peran dan fungsi BPPD.
"Inilah mengapa kami melihat pariwisata NTB belum bisa berkembang," katanya.
Selain itu, mereka juga merisaukan munculnya wacana tentang NTB yang menjadi salah satu daerah yang akan mengembangkan wisata syariah.
"Sejumlah pelaku pariwisata memprediksikan bahwa angka kunjungan wisatawan akan turun jika Nusa Tenggara Barat (NTB) benar-benar menerapkan model wisata syariah," katanya.
Ia melanjutkan, saat ini potensi wisata di NTB mulai dilirik berbagai wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga diharapkan pemerintah pandai dalam mengemas "branding".
Ketepatan mengemas konsep wisata, tentu akan berpengaruh dan akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
Ia tidak memungkiri potensi untuk mendatangkan wisatawan dari Timur Tengah pun tidak dapat diabaikan. Selama ini, wisatawan dari Timur Tengah memang lebih memilih Malaysia sebagai tempat berwisata.
"Namun jangan sampai karena terfokus untuk menarik kunjungan wisatawan Timur Tengah, lantas pasar wisata yang sudah ada menjadi tidak dipikirkan," ujarnya.
Ia mengingatkan, pemerintah hendaknya tetap memikirkan potensi pasar wisata di NTB saat ini, yang dikhawatirkan akan tergerus oleh pengembangan "branding" baru tersebut.
Wacana "branding" baru sebagai wisata syariah, menurut sejumlah pihak, dapat mempengaruhi daya jual pariwisata NTB di mata dunia. Karenanya, pemerintah diharapkan benar-benar dapat mengkaji berbagai bentuk kelebihan dan kekurangannya bila syariah dikembangkan di NTB. (*)
Promosi Pariwisata NTB Dinilai Jalan di Tempat
"Selama ini apa yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hanya jalan di tempat dan tidak berjalan maksimal,"
