Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan tambahan satu "twin block' rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk nelayan di kawasan Bintaro ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI.
"Tambahan rusunawa di Bintaro kita prioritaskan agar puluhan kepala keluarga (KK) nelayan yang masih berada di hunian sementara (huntara) dampak eksekusi lahan bisa segera pindah ke rusunawa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis.
Pada awalnya, Pemerintah Kota Mataram mengusulkan tiga "twin block" rusunawa yakni, dua unit Rusunawa Bintaro dan satu di Montong Are.
Tapi kini pemerintah kota memprioritaskan satu "twin block" lagi di Bintaro karena untuk merelokasi nelayan yang masih di huntara dan lahan membangun rusunawa sudah siap.
Dikatakan, tambahan rusunawa juga untuk merelokasi nelayan yang masih berada di sempadan pantai sekaligus mengantisipasi kondisi wilayah pesisir Bintaro dan sekitarnya yang rawan abrasi.
Karena itu, keberadaan rusunawa ini sebagai langkah antisipasi jangka panjang, sebab pemerintah tidak bisa hanya melihat kebutuhan hari ini saja.
"Harapan kita usulan satu 'twin block' ini, tahun depan bisa terealisasi," katanya.
Alwan menambahkan dengan adanya tambahan satu "twin block" tambahan rusunawa di Bintaro, diharapkan tidak ada lagi nelayan yang tinggal di sempadan pantai dan huntara.
Sebelumnya pada tahun 2021, Kota Mataram mendapat bantuan untuk pembangunan satu "twin block" rusunawa di Bintaro dengan anggaran sekitar Rp19 miliar.
Pemkot Mataram mengusulkan tambahan rusunawa untuk nelayan ke Kemen-PUPR
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri. (ANTARA/Nirkomala)
