Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meraih penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2023.
Berdasarkan rilis yang diterima melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, Kamis malam, menyebutkan, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Studio Metro TV Jakarta.
"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Mataram telah berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak," kata TGH Mujiburrahman usai menerima penghargaan.
Dikatakan, upaya perlindungan anak sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
"Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, dan kolaborasi dari berbagai pihak akan membawa manfaat besar bagi generasi muda Indonesia," katanya,
Selain itu, lanjutnya, penghargaan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak terkait pentingnya melindungi anak-anak dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Diharapkan, dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Kota Mataram dan seluruh pihak terkait untuk terus berkomitmen dalam melindungi anak-anak serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka dalam berbagai aspek.
"Alhamdulillah, keberhasilan kita meraih penghargaan dari KPAI juga berkat peran serta masyarakat yang selama ini mendukung berbagai program pemerintah kota," katanya.
Dalam kegiatan penerimaan penghargaan KPAI tersebut, Wakil Wali Kota Mataram didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Baiq Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi I Nyoman Swandiasa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Baiq Asnayati, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Dedy Supriady.
Berita Terkait
Guru harus pahami batasan dan tanggung jawab mendidik murid
Selasa, 12 November 2024 5:20
KPAI tolak wacana pengenaan pajak judi online
Selasa, 5 November 2024 5:25
Hak hidup-tumbuh kembang anak harus diprioritaskan saat bencana
Rabu, 30 Oktober 2024 21:29
KPAI tekankan peran semua pihak cegah kekerasan seksual
Jumat, 4 Oktober 2024 6:04
Soal polemik jilbab, BPIP diminta tinjau ulang SK standar pakaian Paskibraka
Kamis, 15 Agustus 2024 16:43
Oknum guru pelaku kekerasan anak di Malang harus disanksi
Selasa, 6 Agustus 2024 5:34
PPATK, KPAI join forces against child exploitation
Sabtu, 27 Juli 2024 5:30
KPAI meminta perketat pengawasan makanan tak sehat
Jumat, 26 Juli 2024 6:10