Padang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti sejumlah permasalahan layanan publik di Kota Padang yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemangku kepentingan. "Banyak permasalahan pelayanan publik terutama untuk barang publik," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Padang, Kamis.
Ia mengatakan beberapa hal yang menjadi catatan Ombudsman ialah mengenai parkir, trotoar, pengelolaan dan respons cepat dinas dalam menanggapi keluhan masyarakat, kebencanaan, sungai, penerangan jalan raya serta pelayanan publik mendasar lainnya. "Ini perlu segera kita tindaklanjuti. Sayangnya, ternyata aduan yang masuk sepanjang tahun di Sumbar, tidak dicatat dengan baik," kata Yefri.
Ombudsman mengkhawatirkan jika laporan atau aduan yang disampaikan masyarakat tersebut tidak ditanggapi, maka warga menjadi enggan atau sudah tidak peduli. "Yang kita takut itu masyarakat tidak mau tau lagi," ucapnya.
Sebab, jangan sampai publik tidak peduli lagi akibat laporan dan keluhannya tak direspons pemangku kepentingan sehingga apatis. Oleh karena itu, Ombudsman terus mendorong agar partisipasi masyarakat tetap jalan mengawasi penyelenggaraan layanan.
Di satu sisi, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan lembaga itu beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat memang sudah ditangani penyelenggara layanan publik. Namun, kurangnya pengawasan pascakejadian mengakibatkan kejadian yang sama berulang. "Jadi, kalau laporan sudah baik tapi pengawasan tidak berkelanjutan maka persoalan itu akan terjadi lagi," kata dia.
Selain itu Ombudsman melihat belum ada kebijakan yang mendukung terkait berbagai laporan dari masyarakat yang masuk. Seyogianya pemerintah atau dinas terkait harus membuat sebuah kebijakan agar persoalan itu tidak terjadi lagi.
Baca juga: Ombudsman meminta Kemendagri buka data calon penjabat kepala daerah
Baca juga: Ombudsman RI minta kuota pupuk subsidi ditambah
Secara umum, terdapat tiga aspek yang diawasi Ombudsman yakni pertama administrasi publik, jasa publik dan barang publik. Hingga saat ini laporan yang paling banyak masuk ke lembaga independen itu menyangkut administrasi dan jasa publik.
Berita Terkait
Kemen PPPA: Pengelola layanan publik diminta siapkan fasilitas ramah perempuan
Selasa, 2 April 2024 17:28
Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital
Kamis, 29 Februari 2024 7:44
Penerapan MLFF tingkatkan layanan tol bagi publik
Senin, 18 Desember 2023 7:23
Papua Barat sosialisasikan 17 Perda optimalkan layanan publik
Selasa, 12 Desember 2023 6:42
Serang dapat anugerah layanan investasi nominasi PTSP
Sabtu, 11 November 2023 16:14
Teknologi digital jadi kunci perbaikan layanan publik
Jumat, 27 Oktober 2023 20:49
Palangka Raya meningkatkan layanan publik lewat Program "Smart City"
Kamis, 12 Oktober 2023 5:01
Transportasi publik menjadi solusi atasi pencemaran udara di Jakarta
Rabu, 11 Oktober 2023 14:31