Sumbawa Barat (Antara NTB) - Penjabat Bupati Sumbawa Barat H Abdul Hakim menegaskan pegawai negeri sipil wajib menjaga sikap dan netralitas dalam pelaksanaan pilkada yang tahapan-tahapannya sudah dimulai dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum.
"Sesuai aturan PNS harus netral dalam pilkada. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan hal itu," katanya di Taliwang, Sabtu.
Menurutnya, jika ada PNS yang terbukti terlibat politik praktis dalam pilkada, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, mulai sanksi berupa teguran, sanksi administrasi sampai sanksi terberat berupa pemecatan sebagai PNS.
"Saya sudah komunikasikan perihal pengawasan dalam konteks pilkada ini dengan Bawaslu NTB. Karena itu saya himbau aparatur khususnya PNS untuk tetap menjaga netralitas demi suksesnya pilkada," imbuhnya.
Abdul Hakim juga sempat menyinggung tentang selentingan yang menyebutkan dirinya ditetapkan sebagai penjabat bupati Sumbawa Barat tidak lepas dari muatan politis.
"Saya datang kesini sebagai wujud pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Ketika dilantik, gubernur menekankan untuk menjaga netralitas. Jadi kedatangan saya kesini sebagai tanggungjawab sekaligus memastikan pilkada berjalan lancar dan sukses," katanya. (*)
Penjabat Bupati Sumbawa Barat tegaskan PNS harus netral
"Sesuai aturan PNS harus netral dalam pilkada. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan hal itu,"
