BPKP memperkuat pengawasan kolaboratif peningkatan jalan di NTB

Mataram (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB memperkuat pengawasan kolaboratif dalam rangka meningkatkan konektivitas jalan daerah di wilayah NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo di Mataram, Senin mengatakan, atas kondisi saat ini mengenai tata kelola konektivitas jalan daerah pada Provinsi NTB, masih diperlukan adanya kolaborasi governansi para pemangku kepentingan baik mengenai pengawasan kolaboratif dan pengelolaan risiko.

"Serta akuntabilitas proses/tahapan peningkatan konektivitas jalan daerah di Provinsi NTB," katanya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan atas Percepatan Konektivitas Jalan Daerah di Provinsi NTB di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin.

Mengenai kondisi kemantapan jalan dan anggaran penanganan jalan daerah secara Nasional masih cukup rendah dan belum sesuai target. Kegiatan rakor guna memberikan masukan dan rekomendasi strategis atas area perbaikan pada setiap proses bisnis nya, baik dari aspek kebijakan, aspek tata kelola, aspek perencanaan, aspek akuntabilitas keuangan dan kinerja.

"Aspek keberlanjutan serta aspek manfaatnya kepada para pemangku kepentingan," katanya.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu Highlight arahan Presiden dalam agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024. Secara umum, pembangunan infrastruktur menekankan pada tiga aspek, salah satunya dengan penguatan konektivitas infrastruktur ekonomi. 

"Konektivitas merupakan suatu upaya untuk tercapainya mobilitas penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien," katanya.

Penyelenggaraan jalan yang baik akan mendukung penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas serta berdampak pada peningkatan ekonomi wilayah. Berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP NTB, penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi NTB memiliki beberapa isu permasalahan.

"Isu permasalahan pertama, penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi NTB memiliki beberapa isu strategis yakni kuantitas, kualitas, dan overloading," katanya.

Kemudian isu permasalahan kedua, dalam pelaksanaan peningkatan konektivitas jalan daerah terdapat beberapa risiko antara lain risiko strategis, operasional dan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. 

"Isu permasalahan ketiga, yaitu terkait pengawasan intern. Konektivitas jalan daerah merupakan isu lintas sektoral yang perlu dilakukan pengawasan lintas sektoral secara kolaboratif," katanya.