Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi dana Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Dompu periode 2022 - 2023 dengan nilai sekitar Rp2 miliar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.
"Mengingat lokus dari kasus ini berada di Dompu, jadi untuk efisiensi, penanganan kami limpahkan kepada Kejari Dompu," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Selasa.
Meskipun pihaknya melimpahkan penanganan kepada Kejari Dompu, dia menegaskan bahwa Kejati NTB akan tetap melakukan pemantauan setiap proses penanganan. "Bahasanya tetap kami atensi. Kami akan awasi, sejauh mana penanganannya, progresnya seperti apa," ujar dia.
Efrien mengatakan bahwa penanganan perkara yang dilimpahkan kepada Kejari Dompu ini berasal dari laporan masyarakat. "Sebelum dilimpahkan, prosesnya sudah dalam pengumpulan data dan bahan keterangan," ucapnya.
Baca juga: Polda NTB memastikan penanganan kasus korupsi kapal kayu masih jalan
Baca juga: Desa Pohgading gunakan sumbangan PT AMG bangun gedung serbaguna
Menurut pelapor, kaya Efrien, laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Dompu itu fiktif. Selain itu, pengelolaan anggaran pada organisasi yang digawangi istri Bupati Dompu tersebut tidak transparan.
Kejati NTB limpahkan penanganan kasus korupsi dana PKK
ARSIP - Gedung Kejati NTB. ANTARA/Dhimas B.P.
