Pemerintah Garut membentuk tim pantau netralitas ASN selama Pemilu 2024

Garut (ANTARA) - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Nurdin Yana menyatakan, pihaknya telah membentuk tim pantau yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi aparatur sipil negara (ASN) di Garut, Jawa Barat agar keberadaannya menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, jika terbukti tidak netral maka akan mendapatkan sanksi.

"Kami secara internal akan membuat satu tim, dimana tim ini memantau pelaksanaan yang terjadi di lapangan, termasuk aduan-aduan kepada kita," kata Nurdin Yana saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024 dengan tema "Menjaga Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024" di Samarang, Kabupaten Garut, Kamis.

Ia menuturkan pihaknya selama ini dalam setiap kegiatan selalu mengingatkan ASN agar selalu netral dalam pemilu, dan mematuhi peraturan tentang larangan untuk kampanye atau politik praktis.

Upaya menjaga netralitas ASN itu, kata dia, maka pihaknya menyiapkan tim khusus di bawah Asisten Daerah 1 yang melibatkan sejumlah instansi, termasuk di dalamnya ada Inspektorat untuk menjalankan tugas tim di lapangan.

"Inspektorat merupakan bagian dari tim ini, tidak terlalu gemuk lah yang penting efektif, gitu aja kita tetapkan," katanya.

Ia menyampaikan tugas tim pantau itu efektif bertugas mulai 28 November 2023 atau selama tahapan Pemilu sampai pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Keberadaan tim pantau itu, kata dia, tugasnya dalam setiap waktu memantau, memonitor kegiatan ASN di lapangan, terutama menindaklanjuti laporan dari masyarakat apabila ada ASN terindikasi tidak netral atau politik praktis.

"Tim yang akan memantau, memonitor pelaksanaan netralitas ASN di lapangan, memantau, dan mengevaluasi serta juga mengkaji atas perilaku yang terjadi di lapangan," katanya.

Ia menambahkan tim pantau juga tidak hanya turun ke lapangan dan melakukan klarifikasi, tapi juga bergerak di dunia maya, atau media sosial karena saat ini bisa jadi media sosial disalahgunakan oleh kalangan ASN yang menunjukkan kesan tidak netral.

Alasan ASN harus netral dalam pemilu, kata dia, karena memiliki potensi suara yang cukup banyak, untuk status ASN sebanyak 13 ribuan orang, belum yang berstatus PPPK, dan yang tenaga kontrak atau honorer yang jumlahnya banyak.

"Saya minta juga ASN patuhi regulasi terkait dengan netralitas ini, jangan sampai dia berperilaku yang setidaknya membuat orang tidak percaya pada kita," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid menyatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan persiapan dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 yang saat ini difokuskan bagi ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

Ia menyampaikan suksesnya pemilu bukan karena peran penyelenggara, tapi adanya peran semua pihak, termasuk kalangan ASN dalam menjaga pemilu yang demokratis, jujur, dan transparan.

Terkait tingkat kerawanan pemilu di Garut, kata dia, terjadi pada tahapan kampanye, termasuk kejadian yang muncul masalah netralitas ASN, dan juga netralitas kepala desa.

Baca juga: Lombok Tengah menjadi percontohan aplikasi ASN berbasis digital
Baca juga: Tes seleksi PPPK di Mataram dijadwalkan mulai 22 November

"Semua pihak harus terlibat, kita belajar Pemilu 2019, harus dihindari ketika melakukan proses kampanye, salah satunya kasus kades tidak netral, tidak berharap berulang kembali," katanya.