Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) -
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) menjadi 19 juta kilo liter (KL) pada 2024 dilakukan pula sebagai upaya antisipasi berlangsungnya kegiatan Pemilu pada tahun depan.
"Tadi ditanyakan kuota terkait Pemilu, itu sudah diantisipasi karena di tahun 2024 kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak dibandingkan 2023. Di 2024, kuota JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) minyak solar sebanyak 19 juta KL, artinya 2 juta KL lebih banyak dari 2023," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam paparan kinerja di Kabupaten Bogor, Sabtu.
Meski volumenya naik, Erika memastikan jumlahnya akan cukup, bahkan berlebih untuk menunjang aktivitas masyarakat di 2024.
Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki aliran penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi lonjakan konsumsi yang lebih tinggi dari prediksi. Erika memperkirakan kenaikan konsumsi solar tahun ini diperkirakan tidak akan melebihi 5 persen dengan upaya pengendalian tersebut.
"Kita akan terus menerus meningkatkan pengawasan, juga memperbaiki tools seperti misalnya dengan barcode. Artinya, kita berupaya supaya pertumbuhan itu tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun nanti ada Pemilu. Tentu ada kenaikan tetapi kita prediksi tidak terlalu melonjak dengan pengendalian di lapangan," ungkapnya.
Dalam catatan BPH Migas, per 28 Desember 2023, realisasi penyaluran JBT minyak solar mencapai 17,64 juta KL atau 102,69 persen dari total kuota sebesar 17 juta KL. Sementara itu, realisasi penyaluran JBT minyak tanah sebesar 0,489 juta KL atau mencapai 97,89 persen dari kuota 0,500 juta KL.
Baca juga: BBM Tersendat di Palu, Supir-truk menginap di SPBU
Baca juga: ASEAN berpotensi jadi hub manufaktur panel surya global
Sedangkan realisasi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 29,77 juta KL atau 91,43 persen dari kuota 32,56 juta KL. Menurut Erika, berlalunya pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi JBT maupun JBKP.
"Peningkatan konsumsi BBM tersebut menyebabkan realisasi JBT dan JBKP diperkirakan akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah pada awal 2023," katanya.
