Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang ramai menjadi perbincangan dan perdebatan akhir-akhir ini.
"Saya pikir soal pemakzulan ini belum saatnya. Tanggung sekali," ujar Surya Paloh usai kampanye nasional Partai NasDem di Lapangan Umum Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Ia menyayangkan wacana pemakzulan Jokowi sebagai presiden terus diangkat dan dibicarakan. "Sayang kalau itu dilakukan," tambahnya.
Menurut Surya Paloh, hal terpenting saat ini adalah semua pihak harus bisa menempatkan dan mendahulukan kepentingan nasional di tengah tahun politik yang semakin memanas.
"Walau hati kita panas, tetapi kepentingan nasional harus dikedepankan daripada membicarakan pemakzulan," katanya menegaskan.
Meski demikian, ia berharap masyarakat bisa menemukan dan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran politik.
"Jadi, jangan kita korbankan bangsa ini. Masyarakat harus memetik pelajaran," imbuhnya.
Baca juga: Capres Ganjar Pranowo optimistis kekuatan partai makin solid
Baca juga: Pengamat sebut ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terganggu menanggapi wacana pemakzulan di tengah tahapan Pemilu 2024.
"Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada tugas pemerintahan yang makin berat dan berbagai proyek yang harus diselesaikan, terutama pada tahun terakhir masa jabatannya.
Menurut Ari, wacana pemakzulan tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat atau kritik dalam perspektif demokrasi yang sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, kepentingan nasional harus diutamakan agar situasi politik tidak semakin panas dan berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jadi, kita jaga situasi yang kondusif ini jangan sampai memunculkan polarisasi politik," kata Ari.
Berita Terkait
Link Quick Count Pilkada 2024 lengkap, seluruh Provinsi di Indonesia
Rabu, 27 November 2024 17:27
DKPP menerima 623 aduan selama 2024
Jumat, 15 November 2024 19:30
Bawaslu NTB: Media massa pilar pengawasan partisipatif di pilkada 2024
Senin, 11 November 2024 17:16
Iran: Hasil pilpres AS 2024 tidak penting
Kamis, 7 November 2024 12:13
Harris minta pendukungnya terima hasil Pilpres AS 2024
Kamis, 7 November 2024 12:04
Donald Trump jadi Presiden ke-47 AS setelah kalahkan Harris di Pilpres 2024
Kamis, 7 November 2024 11:17
Pemimpin Asia Tenggara ucapkan selamat pada Donald Trump
Rabu, 6 November 2024 20:31
Pakar nilai potensi Trump menang besar karena ada kepenatan terhadap Biden
Rabu, 6 November 2024 15:18