Mataram (ANTARA) - Direktur Utama PT Air Minum (PTAM) Giri Menang (Perseroda) Lalu Ahmad Zaini mengatakan sambungan air bersih di hunian sementara (huntara) nelayan Mapak Indah, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menunggu izin dari Balai Jalan Nasional (BJN) untuk pengeboran jalan.
"Guna mempercepat pemasangan, kami juga sudah bertemu dan koordinasi dengan BJN agar segera mengeluarkan izin membelah jalan atau crossing untuk mengambil aliran pipa induk dari bagian timur jalan," katanya di Mataram, Jumat.
Namun dalam koordinasi itu, lanjutnya, BJN belum dapat mengeluarkan izin karena terkendala teknis sebab harus mengikuti prosedur yang ada.
"Sebelum izin keluar, BJN juga harus melakukan survei dan permintaan crossing jalan bukan dari kita saja, sehingga butuh waktu," katanya.
Sementara menyikapi usulan untuk penyambungan air bersih melalui pipa dari UPTD Parkir Dishub Kota Mataram yang berada di samping huntara, Zaini mengatakan secara teknis PTAM tidak boleh mengambil sambungan dari rumah tangga.
"Kami sudah survei usulan itu, tapi tidak tidak memungkinkan sebab untuk kebutuhan di UPTD Parkir saja belum cukup. Apalagi untuk huntara 24 unit," katanya.
Jika hanya untuk formalitas saja, kata dia, PTAM bisa saja langsung melakukan sambungan, tapi dikhawatirkan dampak jangka panjang dan warga akan komplain karena tidak dapat air.
Karena itu pihaknya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bisa bersabar menunggu izin dari BJN keluar agar layanan air bersih di huntara bisa maksimal.
"Jangan sampai satu masalah selesai, tapi timbul masalah lebih besar. Apalagi huntara ini akan dihuni warga, jangan sampai citra pemkot rusak hanya karena masalah air," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri sebelumnya mengatakan untuk proses crossing, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp30 juta, dan Rp42 juta untuk sambungan meteran air bersih pada 24 unit huntara yang sudah disiapkan.
"Jadi setiap unit huntara sudah punya listrik dan meteran air bersih sendiri sehingga nelayan bisa melakukan kontrol terhadap pemakaian masing-masing," katanya.
Baca juga: Perpamsi mendukung Capres-Cawapres gencarkan air bersih dan sanitasi
Baca juga: Akses air bersih di Gaza jadi 'masalah hidup dan mati'
Pihaknya berharap agar pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan tersebut dapat segera mengeluarkan kebijakan agar huntara bisa segera ditempati.
"Jangan sampai nelayan kembali terdampak bencana akibat cuaca ekstrem," katanya.
